isiantar.com – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemko Siantar Tahun Anggaran (TA) 2017, menemukan banyak ketidakpatuhan dalam penggunaan anggaran.
Ketidakpatuhaan yang bertendensi korupsi itu terjadi di sejumlah dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam dokumen hasil audit yang diterbitkan bulan April lalu, salah satu instansi yang mendapat catatan terbanyak ialah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang dipimpin Kepala Dinas Jhonson Tambunan.
Selain proyek yang penyelesaiannya terlambat, auditor BPK RI juga menemukan adanya kekurangan volume pekerjaan pada sebanyak 20 paket proyek yang disinyalir merugikan keuangan negara hingga Rp 3,59 miliar lebih.
Ke 20 paket proyek tersebut yang berupa proyek fisik untuk jalan. Baik proyek pembangunan jalan, peningkatan maupun proyek rehabilitasi jalan. [nda]
