Siantar — Koordinasi yang baik yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar dengan pemerintah pusat menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat kota ini. Salah satunya adalah untuk tahun 2026 ini, Kota Pematangsiantar mendapatkan kuota Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu bantuan bedah rumah tidak layak huni untuk sebanyak 634 unit rumah.
Pelaksanaan bedah rumah ini dijadwalkan akan dimulai pada bulan November ini. Sementara pencairan alokasi anggarannya oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dijadwalkan sudah rampung di bulan Oktober.
Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, menekankan agar bantuan bedah rumah ini tepat sasaran sesuai dengan kriteria dari program ini, yaitu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan yang tidak sanggup memperbaiki rumahnya secara mandiri.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tim yang terlibat dalam pengumpulan data untuk calon penerima bantuan BSPS ini. Saya yakin banyak kendala di lapangan yang dihadapi. Namun mari kita tetap komitmen agar program ini dapat sukses terlaksana di Kota Pematangsiantar, sehingga membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Kota Pematangsiantar.” Demikian dikatakan Wesly Silalahi, diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Subrata Nata Lumbantobing, saat rapat koordinasi percepatan pendataan dan monitoring progres program ini di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Sabtu (10/10/2026).
Dalam rapat yang juga dihadiri Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr Sri Haryati SPi MSi ini, Wesly berulang kali menekankan bahwa program ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dilaksanakan sebaik mungkin.
Adapun lokasi kawasan kumuh yang yang diharapkan menjadi salah satu fokus program ini adalah sebuah kawasan di Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, dengan luas kawasan 19,85 hektare.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Kota Pematangsiantar, Robert Sitanggang, dalam pemaparannya di rapat ini menyampaikan bahwa, sampai tahun 2025 Kota Pematangsiantar telah menangani 830 unit rumah tidak layak huni.
Adapun rincian sumber dananya yakni dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat sebanyak 528 unit, sementara dari Provinsi Sumut sebanyak 95 unit. Dengan catatan, kota Pematangsiantar merupakan penerima jumlah bantuan tertinggi dari pemerintah pusat untuk program ini.
“Kami berharap ke depan dari pemerintah pusat dapat memberikan intervensi kepada rumah tidak layak huni, khususnya di Kota Pematangsiantar,” ungkapnya.
Pemko sendiri di tahun 2026 ini telah menganggarkan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kawasan kumuh sebanyak 15 unit, dan rehabilitasi RTLH di kawasan non kumuh 8 unit. “Dan saat ini program tersebut sedang berjalan, total ada 23 unit,” terangnya.
Ia mengutarakan, diperlukan adanya upaya berkelanjutan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan dukungan berkelanjutan dari pemerintah serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara untuk Program BSPS sebanyak 634 unit yang akan segera dilaksanakan, saat ini prosesnya telah sampai pada tahap verifikasi. Tahap pertama 300 unit. Namun dari 300 unit tersebut, banyak kendala yang dihadapi, sehingga ada 47 unit yang lolos dan yang tidak lolos sebanyak 253 unit.
“Ini diakibatkan calon penerima bantuan meninggal dunia, rumah sudah layak huni, dan calon penerima bantuan menolak bantuan,” terangnya, dan menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengusulkan data pengganti yang sudah diverifikasi oleh tim yakni sebanyak 229 unit.
Selanjutnya pada verifikasi tahap II, ada 334 unit yang saat ini dalam proses melengkapi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Kartu Keluarga (KK). Diharapkan di tahun 2026, rehabilitasi rumah 334 unit tersebut bisa terlaksana dengan baik.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menyampaikan, kehadirannya ke Kota Pematangsiantar untuk mempercepat proses pelaksanaan program bedah rumah tidak layak huni ini.
“Kita komit, akhir Oktober alokasi untuk seluruh Indonesia sudah selesai dicairkan. Karena November dan Desember sudah fokus pembangunan dan relokasinya. Untuk itu, mohon kerja sama seluruh pihak, agar program ini dapat terlaksana dengan baik,” harapnya.
Rapat ini turut dihadiri tim dari Kementerian PKP dan Satuan Kerja (Satker) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Kota Pematangsiantar Johannes Sihombing, serta para camat dan lurah.
Disambut Baik Masyarakat
Hadirnya program bantuan bedah rumah tidak layak huni untuk sebanyak 634 unit rumah ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Program ini dianggap sebagai bukti bahwa negara hadir ditengah-tengah masyarakat.
Salah satunya apreasiasi itu disampaikan Roslina Hasibuan, warga kelurahan Siopat Suhu, kecamatan Siantar Timur. Dan sebagaimana ditekankan oleh walikota Wesly Silalahi, Roslina juga berharap agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran. (Adv)
