isiantar.com – Dugaan adanya ‘pengkebirian’ terhadap hak kepala dinas (Kadis) dalam mengelola anggaran di dinas masing-masing, yang mengakibatkan rendahnya serapan anggaran karena sebagian besar proyek belum juga dikerjakan, ditampik oleh Sekda Kota Siantar Budi Utari.
“Gak taulah aku itu, siapa bilang itu? Iya? Ada?” Kata Budi Utari sambil melihat ke beberapa wartawan yang saat itu mengerumuninya seolah ingin memastikan informasi tersebut, Kamis sore (30/8/2018), di koridor Lantai II Gedung Balai Kota.
Sebelum dikonfirmasi tentang dugaan pengkebirian itu, Budi Utari yang saat itu dicegat saat akan masuk ke ruang kerjanya dan disodorkan pertanyaan apa penyebab rendahnya serapan anggaran di Pemko Siantar, langsung membalas dengan mengarahkan supaya pertanyaan itu ditanyakan ke bagian humas.
“Waduh, serapan anggaran, pak apalah itu, Adiaksa (Kepala BPKD). Bagus ke apa aja, ke humas aja, humas,” katanya.
Mengenai rendahnya serapan anggaran ini, lewat data yang diperoleh per 28 Agustus 2018, terlihat bahwa khususnya pada pos Belanja Modal, serapan anggarannya rata-rata masih dibawah 30 persen.
Seperti misalnya untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, serapan anggarannya masih 25 persen. Belanja Bangunan dan Gedung, 22 persen. Sementara untuk Belanja Aset Tetap Lainnya, masih 0,6 persen. [nda]
