Siantar — Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2021 Kota Siantar yang kini sedang dibahas oleh Pemko dan DPRD, tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat.
Ketidakberpihakan itu ditelisik dari besarnya selisih pos belanja gaji dan operasional dengan pos belanja modal dalam draf R-APBD tersebut. Belanja gaji dan operasional sebesar Rp 660.788.577.242, sementara belanja modal cuma Rp 70.466.598.500.
Belanja modal — pos anggaran yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat — yang nilainya cuma 11 persen dari belanja gaji pegawai dan operasional itu, dikecewakan banyak masyarakat. Sebab selain menunjukkan inefisiensi, masyarakat juga telah mengetahui bahwa TPP (pendapatan di luar gaji) ASN di Pemko Siantar, nilainya sudah sangat besar.
“Sudah TPP besar, namun tetap Belanja Langsung selisihnya sangat jauh lebih besar ketimbang Belanja Modal,” sindir salah seorang warga, Kamis (19/11) malam.
Masyarakat sendiri tak lagi berharap banyak pada DPRD. Sebab mengingat yang sebelum-sebelumnya, dimana yang disahkan DPRD tidak akan jauh berbeda dengan draf rancangan tersebut.
Hal lain yang signifikan dalam draf R-APBD tersebut ialah menurunnya target pendapatan daerah untuk tahun 2021. Target pendapatan yang di tahun 2020 sebesar Rp 955.616.676.600, di R-APBD 2021 menjadi cuma Rp734.755.175.742. [nda]
