Siantar — Sejumlah masyarakat Kota Siantar menilai peninjauan beberapa titik rawan longsor yang dilakukan oleh Sekda Budi Utari dengan mengajak sejumlah Kepala SKPD, Kamis (26/5) kemarin, sebagai sebuah kemunduran agenda pemko, atau cerminan dari ketidaktahuan tentang kondisi Kota Siantar.
Hal itu dikarenakan peristiwa banjir dan longsor sudah terbilang kerap terjadi di kota ini, bahkan di beberapa tahun terakhir, pemko telah menggelontorkan dana yang berhubungan dengan itu di beberapa pos anggaran, semisal dana bantuan kepada korban banjir dan longsor, serta dana yang cukup besar untuk membuat plank-plank peringatan tentang titik-titik rawan bahaya banjir dan longsor.
“Makanya kubilang kalau peninjauan, itu value apa yang bisa didapat dari peristiwa itu. Itu (peninjauan) hanya menunjukkan ketidakpahaman, atau memang sengaja mau memanipulasi realita,” ujar Luhut, salah seorang warga, yang lingkungan tempat tinggalnya sering dilanda banjir.
Menurut Luhut yang tinggal di Kecamatan Siantar Martoba ini, seharusnya yang dilakukan pemko saat ini adalah melakukan penindakan terhadap oknum-oknum yang terlibat rusaknya lingkungan Kota Siantar, serta mencopot pejabat-pejabat instansi terkait, khususnya instansi yang bertanggung jawab langsung dengan terjaminnya kelestarian lingkungan kota ini.
“Ngapain lagi ada teatrikal pejabat berbondong-bondong untuk itu, kan tinggal panggil pejabat terkait, minta pertanggung-jawabannya.
Misalnya permasalah bangunan-bangunan di DAS dan yang melanggar aturan, kan di Dinas PUPR ada yang Bidang yang selama ini didanai untuk itu, di tiap kecamatan ada tim pengawasnya, panggil saja mereka, minta laporannya, lalu sampaikan kepada publik. (Sekda) Budi Utari tidak tahu atau pura-pura tidak tahu tentang itu?” Ketusnya.
Sementara informasi diperoleh isiantar.com, usai peninjuan tersebut, Pemko memanggil salah satu pengusaha perumahan yang diduga telah membuat rusak kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Namun Budi Utari yang dikonfirmasi tentang hasil yang diperoleh dari kegiatan yang disebut warga sebagai teatrikal peninjauan berbondong-bondong itu, tidak memberi jawaban. [nda]
Baca juga:
Pemko Siantar Dinilai Berkontribusi atas Pengrusakan DAS Bah Kaitan
Banyak Bangunan Langgar IMB: Kecil Digusur, Besar Ditegur
Dua Bulan Pasca Klaim akan Tegur Pelanggar IMB, Musa Silalahi: Tunggu, masih banyak kerjaan
DLH Siantar Klaim akan Tinjau DAS Rusak yang Diduga Akibat Pebisnis Perumahan
