isiantar.com – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah disahkan dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017, serta diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian, UU tersebut telah sah berlaku untuk pelaksanaan Pemilu di Indonesia.
Terdapat beberapa hal baru yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 ini. Misalnya, mengenai perubahan nama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Jika dulu disebut dengan PPDP, sekarang menjadi Pantarlih. Sementara untuk Bawaslu, menurut UU yang baru ini menjadi lembaga yang bersifat tetap di tingkat Kabupaten/kota, dimana sebelumnya disebut dengan Panwaslu dan bersifat Adhoc.
Selain itu juga diatur mengenai komposisi jumlah keanggotaan KPUD yang akan didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah wilayah administratif pemerintahan. Hal ini diatur pada pasal 10. Di kota Siantar misalnya, dengan disahkannya UU No 7 Tahun 2017 ini, anggota KPU yang sebelumnya berjumlah 5 orang akan berkurang menjadi banya 3 orang. Sementara untuk Kabupaten Simalungun, jumlah anggota Pengawas Pemilu yang sebelumnya hanya 3 orang akan menjadi 5 orang.
Selengkapnya UU ini bisa anda unduh dari situs resmi Setneg.go.id (klik di sini).
UU No 7 Tahun 2017 ini merupakan penyederhanaan dan penggabungan dari 3 (tiga) buah undang-undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [nda]
