Simalungun — Polemik soal kegiatan Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas Pangulu Nagori atau Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Simalungun, yang dilaksanakan di Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 14-17 Mei 2024 lalu, terus berkelindan di tengah-tengah masyarakat. Banyak yang menilai kejadian itu mengisyaratkan bahwa Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati RHS (Radiapoh Hasiholan Sinaga), lebih menyukai Bandung ketimbang Parapat.
Penilaian itu beranjak dari aspek dampak ekonomi yang dapat dihadirkan oleh kegiatan tersebut. Dimana, bila saja kegiatan itu digelar di Parapat, tentu akan mampu membuat perekonomian di kota wisata Parapat yang beberapa tahun belakangan ini lesu, akan kembali bergeliat.
“Seandainya acara itu dibuat di Parapat pasti ekonomi masyarakat di sini akan diuntungkan. Itu kan dibuat ke Bandung berarti mengantar uang dari Simalungun ini ke Bandung,” kata A Sinaga, Minggu (28/5/2024), yang kecewa dengan pemilihan lokasi kegiatan tersebut.
“Kalau soal siapa mentor atau pematerinya kan bisa diundang Pemkab ke sini. Mereka pun (mentor atau pematerinya itu) nantinya akan bisa mempromosikan Parapat dan Simalungun ini ke daerah mereka masing-masing. Ini kan aneh, yang dilakukan justru membawa tiga ratusan orang dari Simalungun ini ke Bandung sana,” tambahnya.
Bimbingan Teknis peningkatan kapasitas Pangulu Nagori se-Kabupaten Simalungun tersebut memang menuai banyak kritik dan kecaman masyarakat, dari berbagai sudut pandang. Beredar pula rumor adanya indikasi korupsi pada kegiatan ini, salah satunya pada dugaan mark-up biaya pengadaan alat tulis kantor (ATK) untuk kegiatan ini.
Sayangnya, Pemkab Simalungun atau Bupati RHS belum pernah memberikan jawaban atas polemik-polemik ini. (nda)
