Siantar — Bawaslu dan Pemko Siantar, Sumatera Utara, telah menyepakati besaran anggaran untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada serentak 2020.
“Belum penandatanganan, tapi sudah kita proyeksikan dan sudah disetujui oleh Bawaslu sebesar Rp 5,98 miliar,” kata Plt Kepala BPKD, Masni, dalam rapat kerja pembahasan rancangan anggaran dengan Komisi II, Jumat sore (15/11/2019).
Kesepakatan untuk nominal NPHD ini diketahui tercapai setelah melalui proses negosiasi yang panjang. Sebab sebelumnya, Bawaslu mengusulkan anggaran sebesar Rp 13,6 miliar, lalu turun menjadi Rp 10,6 miliar dan turun lagi menjadi Rp 8,6 miliar, namun respons Pemko hanya menyanggupi pada angka Rp 4,447 miliar.
Hal ini sempat membuat Bawaslu melaporkan pemko ke Mendagri medio Oktober kemarin.
Kurang Mendapat Perhatian Publik
Proses panjang menemukan kesepakatan soal nominal NPHD ini ternyata kurang mendapat perhatian masyarakat.
Hal ini disinyalir sebab masyarakat pesimis pada kinerja pengawasan yang tercermin dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya.
“Istilah ‘cair’ dan money-politics sudah hampir melekatnya dengan warga kota ini, sudah rahasia umum, ‘telanjang’ kali pun mainnya, ada lagi kabarnya yang main jual-jual data. Makanya kalau kita ditanya terlalu serius soal pengawasan-pengawasan, entah kenapa itu terdengar kayak lelucon,” ungkap K Manullang, salah seorang warga.
Siantar Masuk Zona Merah Pelanggaran Pilkada
Pada pertemuan antara Komisi A DPRD Sumut dengan KPU dan Bawaslu Sumut, bersama dengan Pemko, Bawaslu, KPU dan Polres Siantar yang berlangsung di Ruang Data Pemko Siantar, Senin (11/11) lalu, terungkap jika Siantar masuk zona merah untuk pelanggaran Pilkada. Hal itu diungkapkan langsung Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida R Rasahan.
Syafrida mengatakan, Siantar salah satu zona merah untuk terjadinya pelanggaran seperti money politics dan sengketa Pilkada.
Penetapan zona-merah itu mengacu pada indikasi dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya, seperti terjadinya penundaan pemungutan suara pada tahun 2015, dan juga adanya laporan dugaan money politics di pasca pilkada.
Anggaran Pengamanan Belum Disepakati
Hal lain terkait anggaran Pilkada 2020 yang disampaikan Marni dalam rapat kerja dengan Komisi II sore itu ialah, perihal anggaran untuk pengamanan yang belum disepakati.
“Pengamanan belum kita putuskan. Mereka memang sempat mengusulkan sekitar 8 miliar tetapi belum kita putuskan berapa yang mau kita anggarkan,” ungkapnya. [nda]
Baca juga:
Ini Penjelasan Asner Silalahi tentang Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi untuk Siantar
