Siantar — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Pematangsiantar periode 2020-2024 mendapat perhatian khusus bagi masyarakat karena di masa ini hanya ada satu Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Sejarah baru ini menuai banyak tanda tanya sesuai analisa pribadi banyak orang termasuk bagi Drs Robert Pardede MSi selaku mantan pejabat dan Piterson Purba selaku pengusaha.
Bagi keduanya, posisi Ir Asner Silalahi MT dan dr Susanti Dewayani menjadi paslon tunggal merupakan suatu rezeki karena catur politik dari para bakal calon diduga tidak memiliki niat kuat untuk benar-benar menjadi calon. Sangat berbeda sekali dengan Pilkada tahun 2015-2020. Saat itu ada 4 pribadi mencoba dari jalur perseorangan. Sedangkan yang resmi menjadi paslon ada 4 pasangan, terdiri dari 1 pasangan perseorangan dan 3 dari partai politik.
“Tentu wajar banyak bertanya-tanya kenapa hanya 1 paslon. Saya melihat ada banyak faktor. Bisa saja karena situasi Covid-19 dan juga issu masa jabatan yang hanya 3,5 tahun. Saya yakin banyak orang yang layak jadi calon tetapi mungkin belum berpikir maju secara totalitas,” kata Robert yang merupakan keponakan dari Radjamin Purba, Bupati Simalungun periode 1960 -1973 tersebut di Grand Palm Hotel, Jalan MH Sitorus, Senin (23/11/2020).
Saat proses Pasangan Asner Silalahi dan Susanti (PASTI) menjadi bakal calon dan calon, masih banyak orang mencoba bertarung, termasuk dari independen tetapi tidak memenuhi syarat. Bahkan setelah PASTI didaftarkan partai ke KPU, masih ada tiga hari diberi waktu bagi pasangan lain untuk mendapat peluang jadi calon dengan mencari gerbong politik dari partai, tetapi tidak didapat.
“Berarti belum rezeki, atau memang bukan petarung. Jadi Asner itu bukan berarti sosok yang arogan karena mendapat kepercayaan dari semua partaiz tetapi memang karena tidak ada petarung yang lain. Kita dengar, umumnya bakal calon yang sebelumnya telah mendaftar diri ke parpol dan mensosialikan diri akan bertarung, malah mundur di menit terakhir masa pengumuman nama calon dari parpol,” jelasnya.
Mengamati hal-hal di atas, Robert dan Piterson justru berpikir jika Asner – Susanti bukanlah semata-mata memborong partai tapi bisa juga partai yang memborong pasangan ini. “Biasanya petahana yang lebih condong dilirik parpol, karena apa? Petahana punya nilai lebih dan peluang menang tinggi dibandingkan calon baru atau pendatang seperti Asner – Susanti,” ucap keduanya.
Sebagaimana diketahui, nama-nama bakal calon yang sempat menghiasi politik di kota ini sebanyak 10 orang, mulai dari Mulia Rinda Purba, Astronout Nainggolan, Alpeda Sinaga, Rajamin Sirait, Binsar Situmorang, Ida Damanik, Hefriansyah, Ismail Sikumbang, Asner Silalahi dan Ojak Naibaho. Namun yang berjuang sampai finist dan mendapat partai hanya pasangan Asner-Susanti. Ia yakin semua bukan karena uang karena partai juga melakukan survei elektabilitas dengan katagori tertentu, baik dari sisi karakter, pengetahuan dan lainnya.
“Jelas ini sejarah baru. Bahkan pada saat nanti Asner dan Susanti menang, juga menjadi sejarah baru. Kenapa? Baru kali ini ada wakil wali kota perempuan. Mulai sejarah Siantar berdiri tahun 1956, wali kota pertama KH Salamuddin 1956-1957. Kemudian, ragam suku telah memimpin Siantar ini hingga ke masa Hefriansyah sebagai wali kota ke 18, dan itu membuktikan Siantar merupakan kota yang menjunjung nilai toleransi,” katanya.
Mantan Kadis Perhubungan Simalungun, Kadis Pariwisata Tobasa dan yang pernah di Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) ini mengatakan, bahwa pemimpin defenitif sangat penting dan lebih totalitas membangun Siantar dibandingkan Penjabat (Pj) wali kota. Ia pun memberi contoh apa yang dialami kota ini di tahun 2015.
“Yang menarik di tahun 2015-2016, menjadi sejarah, wali kota dijabat 5 orang karena Pilkada tertunda, mulai dari Donver Panggabean sebagai Plh, Edy Sofian Purba sebagai Pjs, Donver Panggabean kembali (menggantikan Edy karena tersandung kasus korupsi), Jumsadi Damanik dan terakhir Anthon Siahaan juga Pj. Jumlah kepala daerah yang tidak defenitif sebanyak 4 orang,” ucapnya.
Terakhir, ia mengajak masyarakat untuk menentukan hak pilihnya, yaitu memilih kepala daerah secara langsung dan menentukan kepala daerahnya. “Mari cari harmonisasi. Dari perbedaan pendapat mari kita mencari harmoni, keselarasan. Dan terakhir, jangan tanya apa yang diberikan Pemko kepada kita tapi apa yang bisa kita berikan untuk Kota Pematangsiantar,” jelasnya. [PR]
