isiantar.com – DPRD Kota Siantar gagal menggelar sidang paripurna untuk agenda penyampaian hasil kerja Panitia Angket perihal dugaan penistaan etnis Simalungun, Senin (13/8/2018).
Kegagalan itu dikarenakan jumlah anggota dewan yang datang tidak mencukupi untuk menggelar sidang, atau tidak kuorum. Kuorum merupakan istilah untuk menyebut jumlah minimum yang harus hadir agar rapat dapat mengesahkan suatu putusan.
Untuk DPRD Siantar, dengan total 30 orang jumlah anggota dewan, maka jumlah minimal anggota yang harus hadir agar sebuah paripurna menjadi kuorum adalah sebanyak 23 orang. Namun faktanya untuk agenda penyampaian hasil kerja Panitia Angket tersebut, jumlah anggota yang hadir hanya 18 orang.
Sidang sempat diskors dua kali untuk menunggu siapa tahu jumlah yang hadir akan bertambah, namun hasilnya nihil. Akhirnya sidang tersebut dinyatakan ditunda hingga batas waktu paling lama hingga 3 hari kedepan.
Situasi rapat yang tidak kunjung kuorum tersebut membuat beberapa kuli tinta yang datang dengan maksud meliput sidang tersebut bergerumun. “Kalau mau kunker (kunjungan kerja) ke luar kota atau mau studi banding, orang (dewan) ini semuanya hadir, ikut semuanya. Tapi kalau untuk rapat seperti ini, tidak,” ujar salah seorang diantara mereka. [nda]
Baca juga: Sudah Habiskan Rp 162 Juta Lebih, DPRD Siantar Tak Kunjung Rampungkan Perda Inisiatif
