Siantar — Sehubungan kepemimpinan Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi akan melewati masa enam bulan, maka pelantikan pejabat sesuai komposisi yang ia harapkan akan segera dilakukan.
Informasi diperoleh, pelantikan tahap pertama yakni untuk pejabat eselon III dan eselon IV, akan segera dilakukan di akhir Agustus ini.
Sementara tahap kedua yaitu untuk pejabat eselon II, juga akan dilakukan setelah terlebih dahulu menjalankan job fit — yakni mekanisme untuk menilai kesesuaian kompetensi dan pengalaman pejabat tersebut, dengan persyaratan dan tuntutan jabatan yang akan diembannya.
Fokus sebagian khalayak lebih tersorot untuk pelantikan eselon II ini. Sebab selain memiliki kewenangan yang lebih besar, pejabat eselon II juga mendapatkan hak yang lebih besar atas pajak yang dikutip dari masyarakat.
Sayangnya, beredar kabar yang tidak menguntungkan masyarakat.
Kabar tidak menguntungkan itu yaitu rumor bahwa banyak oknum-oknum pejabat eselon ini yang sudah merasa lebih berhak atas kursi jabatan tertentu, karena sudah menyetor uang kepada oknum-oknum tertentu.
Penyetoran dan pengutipan itu disebut sudah terjadi sejak masa Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Wesly dan Herlina, masih akan mengikuti prosesi pelantikan ke Jakarta, pada bulan Februari lalu.
Ada beberapa level dari para pengutip uang ini. Mereka bukan hanya oknum-oknum sipil yang mengaku dekat dengan Wesly pun Herlina, tapi juga oknum-oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga mengaku dekat pasangan ini, yang mereka sendiri juga masih akan mengikuti job fit nanti. Dan tidak tanggung-tanggung, akumulasi uang yang dikutip dikabarkan mencapai Rp 2,4 miliar.
Informasi perihal ini lalu menguar ke publik setelah hari demi hari, tercium gelagat bahwa Wesly dan Herlina sama sekali tidak mengetahui perilaku nakal oknum-oknum ini. Gestur tidak menguntungkan ini pun memantik bisik-bisik, hingga menjadi desas-desus dari para oknum-oknum yang telah menyetorkan uang.
Atmosfir ini pun kembali menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Wesly. Sebab suasana kerja yang sudah tidak lagi kondusif yang tercermin jelas lewat tingginya sisa anggaran tahun lalu, bisa saja meledak sewaktu-waktu sebagaimana pada kasus Kadishub Julham Situmorang, yang memalukan karena penuh dengan kejanggalan. (nda)
