isiantar.com – Pemko Pematangsiantar, Sumatera Utara, dinilai ikut berkontribusi pada kerusakan DAS (Daerah Aliran Sungai) Bah Kaitan, yang berada di Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Siantar Martoba.
Kontribusi itu dirunut dari sikap pemko yang memberikan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) kepada developer untuk mendirikan bangunan di kawasan yang kini disinyalir menyebabkan kerusakan dan longsoran DAS Bah Kaitan.
“Karena kalau kita lihat petanya (peta RTRW) itukan kawasan hijau, kenapa diterbitkan IMB-nya? Itukan namanya melanggar peraturan. Kalau itu gak ada IMB-nya nggak mungkin pihak developer berani membangun di situ,” kata Zainul Arifin Siregar, salah seorang warga kecamatan Siantar Martoba, Sabtu (2/2/2019).
Longsoran tanah dan material bangunan ke sungai Bah Kaitan.
Menurut Zainul, bahkan sebelum berbicara soal dampak yang kini terjadi pada DAS, pemko seharusnya tidak pernah menerbitkan IMB untuk kawasan itu karena merupakan kawasan hijau. Dan bila kini terjadi kerusakan, maka pemko patut dianggap berkontribusi, apalagi dengan sikap pemko yang terkesan permisif atau mendiamkannya meski kondisi itu telah tersiar di media.
Penampakan kerusakan DAS Bah Kaitan.
Selanjutnya, Zainul juga mengingatkan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan perbankan untuk lebih teliti sebelum menerbitkan dokumen atau terlibat kerjasama dengan pihak developer untuk bisnis-bisnis property di kota ini sebab masih adanya polemik terkait Perda RTRW yang kini masih dalam proses revisi. [nda]
