Siantar — Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi didampingi Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi dan pimpinan perbankan, menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada para pelaku UMKM.
Penyerahan KUR yang merupakan bagian dari puncak acara Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025 ini dilaksanakan di Gedung Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Selasa (4/11/2025).
Di acara bertema Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju ini, Wesly dalam sambutannya mengatakan, bahwa akses keuangan merupakan hak dasar bagi seluruh masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan hidup masyarakat.
Adapun salah satu pemenuhan kebutuhan produk dan layanan keuangan dari level yang paling mendasar yaitu melalui kepemilikan rekening di bank, yang kemudian dapat berkembang untuk memiliki produk dan layanan keuangan lainnya seperti asuransi, pembiayaan, program pensiun, dan investasi.
“Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2025 ini bertujuan meningkatkan inklusi keuangan yang signifikan dan berkelanjutan di seluruh Indonesia,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa perayaan Bulan Inklusi Keuangan bukan sekadar ajang kampanye edukasi, tetapi tersimpan makna besar tentang bagaimana masyarakat bisa lebih berdaya, mandiri, dan terlindung secara finansial.
Di akhir sambutannya Wesly mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan. Terlebih kepada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara, Bursa Efek Indonesia, pihak perbankan dan non perbankan atas segala bantuan serta sumbangsih yang diberikan untuk mendukung target inklusi keuangan Kota Pematangsiantar menuju Pematangsiantar Cerdas Sehat, Kreatif, dan Selaras.
Sebelumnya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, dalam laporannya menyampaikan, inklusi keuangan merupakan bagian dari 45 indikator utama pembangunan. Di mana pertumbuhan ekonomi ditargetkan menuju 8 persen sesuai dokumen RPJMN 2025-2029.
Dan salah satu driver percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah dalah peningkatan akses keuangan daerah melalui indikator IKAD (Indeks Akses Keuangan Daerah) dalam program kerja TPAKD Kota Pematangsiantar Tahun 2025.
“Untuk mendukung percepatan pelaksanaan indikator IKAD tersebut perlu dilakukan pemetaan kodefikasi dan nomenklatur sub kegiatan lintas urusan terkait di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Untuk Kota Pematangsiantar telah dilakukan tagging sub kegiatan dimaksud oleh Bappeda,” terangnya.
Sari juga memaparkan realisasi pencapaian TPKAD Kota Pematangsiantar yang mendukung IKAD, yakni: jumlah rekening pelajar meningkat sebesar 6 persen (yoy), semula pada September 2024 sebanyak 1.921.610 rekening menjadi 2.045.744 pada September 2025. Lalu, jumlah agen Laku Pandai Syariah di Kota Pematangsiantar saat ini sebanyak 30 agen dengan target awal 20 agen, atau melebihi target.
Selanjutnya, jumlah SID (Single Investor Identification) di Kota Pematangsiantar
meningkat sebesar 14,3 persen di 2025 dengan target awal 5 persen; jumlah debitur di Kota Pematangsiantar 3.325 debitur KUR dengan total penyaluran Rp380.813.181.573, dengan sasaran pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar sebanyak 21.979 (binaan Diskopdag Pematangsiantar); Transaksi QRIS mengalami kenaikan sebanyak 70,6 persen (yoy) pada Januari-Agustus 2025 dengan nominal transaksi QRIS Rp268,5 miliar, dibandingkan Januari-Agustus 2024 sebesar 46,7 persen (yoy) dengan nominal transaksi QRIS Rp183 miliar; Realisasi penerima bantuan ketenagakerjaan pekerja rentan tahun 2025 sebanyak 6 orang sebesar Rp60 juta.
Acara juga dirangkai penyerahan KUR secara simbolis oleh Wesly, Ny Liswati, pimpinan perbankan, yang berasal dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Sumut, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Kemudian, penyerahan santunan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan dan penyerahan Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kegiatan ini dihadiri Forkopimda Kota Pematangsiantar, pimpinan perbankan, Staf Ahli Bidang Pembangunan, Happy Oikumenis Daely, pimpinan OPD, dan lainnya. (PR/nda)
