isiantar.com – Sejak dilantik 22 Februari lalu kebijakan publik Hefriansyah yang terlihat di lapangan hanya berkutat pada penggusuran PKL (Pedagang Kaki Lima) semata. Penggusuran itu disebut miliki dasar hukum yang jelas yakni demi penegakan Peraturan Daerah (Perda).
Tak terhitung berapa kali sudah Satpol PP menggusur warga pengais rejeki di kaki lima sejak Hefriansyah muncul sebagai pemegang tampuk kekuasaan di kota Sapangambei Manoktok Hitei ini. Kaum kecil itu digusur dari Jalan Merdeka, Sutomo, Adam Malik, Cokro, Sudirman, Kartini, Sang Naualuh, kawasan Parluasan, dan sejumlah lokasi lainnya.
Namun adakah penegakan Perda yang dijadikan alasan penggusuran itu demikian juga kesimpulan yang ditangkap oleh masyarakat?
Beberapa narasumber menyebut, terlepas dari keberhasilan Satpol PP menjalankan perintah Hefriansyah, tapi aksi menggusur PKL yang intens berbulan-bulan itu justru dianggap sebagai adegan yang mempertontonkan dengan jelas perihal lunturnya marwah polisi pamong praja dan walikota di kota ini.
“‘Pesan’ yang muncul dari penggusuran itu adalah Hefriansyah tak punya nyali untuk jadi pemimpin. Dia cuma pengen eksis dengan predikat walikotanya, tapi bingung (caranya), akhirnya digusurlah PKL hari ini, besoknya PKL digusur lagi, dan begitu sampai sekarang ini.
Tegakkan Perda koq ke PKL? Ketika masih banyak pelanggaran Perda yang dilakukan pengusaha-pengusaha besar, menggusur PKL adalah kebijakan tak bernilai di dalam peradaban. Jabatan walikota koq cuma mau ‘berkonflik’ sama orang kaki lima.” Demikian dikatakan Koordinator Sahabat Lingkungan (SaLing) Niko Sinaga, Rabu (4/10/2017).
Mengenai penertiban PKL yang dilakukan pemko atas nama Perda ini juga dikritik keras oleh salah seorang anggota DPRD, Asrida Sitohang.
Asrida mengecam penggusuran tersebut bukan semata karena pemko belum punya solusi untuk PKL tersebut. “Saya sudah cek, kota ini belum punya Perda yang bisa dipakai sebagai dasar untuk menggusur PKL, belum ada,” kata Asrida.
Inventarisir yang dilakukan SaLing terhadap objek-objek yang disinyalir melanggar peraturan, SaLing menemukan beberapa objek yang seharusnya menjadi klasifikasi urgen atau prioritas untuk segera dilakukan penindakan atas nama Perda. Objek-objek dimaksud yaitu bangunan-bangunan atau tempat usaha milik pengusaha besar, atau korporasi, yang melanggar Perda. Contoh penindakan urgen dimaksud ialah menggusur bangunan-bangunan yang berdiri di atas atau yang sampai yang menutup gang-gang kebakaran di sekitar kawasan pertokoan Jalan Sutomo dan Merdeka.
Atau menertibkan bangunan klub malam, supermarket, cafe, hotel, dan restauran yang didirikan di Daerah Aliran Sungai, yang menyalahi RTRW, atau yang memakan badan jalan seperti supermarket yang ada di Jalan Medan.
“Kalau Hefriansyah punya nyali seorang pemimpin, yang paling urgen sebenarnya untuk ditertibkan itu ya Studio Hotel dan Restaurant yang di (kelurahan) Tong Marimbun. Itu yang paling banyak diminta elemen masyarakat untuk ditertibkan. Mulai dari menyalahi IMB, melanggar PP (Peraturan Pemerintah), sampai undang-undang. Ini (yang ditindak hanya) cuma PKL, PKL. Kalau gak berani (menindak Studio Hotel) ya mundur aja, rugi pembayar pajak, kami kira itu harus dilakukan demi menjaga marwah jabatan walikota” ketus Niko. [nda]
