Siantar — Temuan isiantar.com mengenai rendahnya serapan APBD menjadi perhatian serius DPRD Siantar. Salah seorang wakil ketua DPRD bahkan meminta agar seluruh proyek yang belum dilaksanakan supaya dibatalkan.
Data diperoleh isiantar.com menunjukkan serapan anggaran pada pos Belanja Langsung, yakni pos belanja pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat, hingga per tanggal 31 Oktober, masih 29 persen. Padahal tahun anggaran berjalan hanya tinggal beberapa hari lagi.
Lebih rinci mengenai serapan anggaran tersebut, untuk Belanja Langsung yang total alokasinya Rp 568,21 miliar, hingga per tanggal 31 Oktober realisasinya cuma Rp 166,73 miliar. Yang berarti ada sisa sebesar Rp 401,48 miliar yang belum dilaksanakan.
“O iya, sorotan kita itu, tak usahlah kita komentar dulu, pandangan fraksi PDI Perjuangan ajalah besok lihat kalian soal itu,” kata Ketua DPRD, Timbul Marganda Lingga, saat dimintai tanggapannya usai sidang paripurna Penyampaian Nota Pengantar Keuangan atas Ranperda APBD 2020, Senin (11/11/2019) siang.
Jika dilakukan hitung-hitungan kasar terhadap sisa anggaran Rp 401,48 miliar yang belum dilaksanakan itu, bila pemko masih ingin mengejar penggunaannya, artinya pemko harus membelanjakan sekitar Rp 10 miliar perhari — hingga 31 Desember nanti.
Namun pemaksaan penggunaan anggaran secara ‘ngebut‘ seperti itu dinilai tak rasional. Selain karena ketersediaan material senilai Rp 10 miliar perhari tidak memungkinkan, belum lagi potensi gangguan alam atau cuaca, pemaksaan seperti itu dikhawatirkan akan berdampak pada rendahnya mutu pekerjaan sehingga merugikan masyarakat.
Maka itu Wakil Ketua DPRD Mangatas Silalahi menyarankan agar semua program kegiatan di pos Belanja Langsung yang belum dilaksanakan itu, supaya dibatalkan.
“Batalkan ajalah untuk yang tahun ini. Kalau ada yang mau dikerjakan lagi (kegiatan yang belum terlaksana, red), dibatalkan aja. Nanti kualitasnya bagaimana menjamin itu,” ungkap Mangatas.
Jhonson Tambunan: Serapan rendah gara-gara Pokja dan PPK mengundurkan diri
Dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Pemko Siantar, Dinas PUPR tercatat sebagai OPD dengan serapan anggarannya paling rendah. Hingga per 31 Oktober, serapan anggaran di dinas ini cuma 6,9 persen.
Plt Kadis PUPR Jhonson Tambunan yang ditanya mengenai hal ini mengatakan, hal itu disebabkan adanya pengunduran diri Kelompok Kerja (Pokja) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di dinasnya. Namun lebih lanjut mengenai penyebab pengunduran diri itu, Jhonson menolak menjawab.
“Coba tanya ke sana ya, orang itu yang tau apanya,” jawab Jhonson sambil berlalu.
Sementara itu keengganan menjawab perihal penyebab rendahnya serapan anggaran di tahun ketiga kepemimpinan Hefriansyah – Togar Sitorus ini, ditunjukkan oleh Plh Sekda Kusdianto.
“Yah nanti panjang ceritanya itu lagi udah. Udahlah, udah jam berapa ini lagi,” kata Kusdianto sembari masuk ke mobil dinasnya. [nda]
Baca juga:
Angdes Dilarang, AKDP Dibiarkan
Pernah Diwacanakan Jadi Destinasi Wisata Rohani, Kota Siantar Kini Marak Judi
