isiantar.com – Menanggapi terungkapnya nilai royalti yang diterima Pemko Pematangsiantar dari kerjasama sistem Build Operation Transfer (BOT) dengan pengelola pusat perbelanjaan Ramayana, yang ternyata nilainya sangat kecil, pemko diminta untuk merevisi atau meninjau ulang kontrak kerjasama tersebut.
Permintaan ini disampaikan Ketua Mejelis Pertimbangan Organisasi (MPO) DPP SBSI, Daulat Sihombing, saat diwawancarai, Sabtu (16/7/2016).
Menurut Daulat, nilai royalti pertahun yang hanya sebesar 4000 dolas AS atau senilai Rp56.000.000 (dengan asumsi Rp14.000.000 per 1 dollar AS), adalah terlalu kecil untuk lokasi sestrategis dan seluas itu.
Maka itu, pemko patut untuk merevisi kontrak yang dianggapnya telah merugikan masyarakat Siantar dalam banyak aspek itu.
Berikut Inti secara keseluruhan dari tanggapan Daulat Sihombing atas terungkapnya nilai royalti itu: “(kerjasama itu) Patut dicurigai sebagai akal-akalan. Pertama bisa saja ke Pemko dibayar begitu, tapi ada fee dibawah tangan kepada pejabat yang berkepentingan.
Kedua, jika itu bentuk perjanjian, maka bisa saja dinego ulang atau direvisi berdasarkan bahwa ada klausul-klausul yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum tentang perjanjian. Atau jika bentuknya kebijakan/keputusan Pemko, maka logis saja untuk direvisi sesuai kondisi dan kebutuhan sekarang.” katanya. (nda)
Discussion about this post