Oleh: Daulat Sihombing, SH, MH *)
“Jas Merah”, Jangan sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Semboyan ini akan mengingatkan kita dengan seorang tokoh besar revolusi, pejuang dan mantan Presiden RI Pertama, bernama Ir. Soekarno.
Kenapa Soekarno mengingatkan kita tentang Jas Merah, karena sesungguhnya hanya sejarahlah satu-satunya cermin masa lalu dan gambaran masa depan. Orang lupa sejarah identik dengan orang lupa diri. Semuanya ada awal, ada proses, dan ada akhir… itulah sejarah.
Kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, membentuk serikat buruh, menjadi anggota atau pengurus serikat buruh, kebebasan merayakan “mayday”, tidak datang tiba-tiba, atau ada tiba-tiba. Kebebasan mogok, demonstrasi dan unjuk rasa, juga tidak datang tiba-tiba atau ada tiba-tiba karena pemberian penguasa.
Kesadaran tentang hak-hak dasar buruh, tentang upah, jam kerja, cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, hak istirahat karena sakit, hak mendapatkan upah berdasarkan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UUK No. 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (2), THR, lembur, BPJS, juga tidak datang tiba-tiba karena belajar di sekolah atau ada tiba-tiba karena buku.
Tapi, semuanya itu ada karena perjuangan, pengorbanan, air mata, darah, penjara bahkan kematian. Demokrasi, keadilan dan hak azasi manusia, semuanya ada bukan karena pemberian atau hadiah, apalagi karena belas kasihan. Tetapi ada karena “direbut” atau “dirampas” dari cengkeraman penguasa yang lalim, pemerintahan diktator, tirani atau fasis. Memperjuangkan itu, mungkin tidak Anda, tidak saya, tidak kami, tidak kita, tetapi… mereka-mereka “pemberani” dan berhati mulia, yang terpanggil dan ikhlas mengorbankan diri demi “buruh” yang berharkat dan bermartabat. Mari kita heningkan cipta untuk keberanian dan pengorbanan mereka.
Berawal dari Pendampingan
Awal gerakan buruh adalah pendampingan. Pendampingan adalah istilah populer di tahun 1990-an, tentang model pemberdayaan atau penguatan buruh atau kelompok warga marginal lain. Teori pendampingan adalah kebersamaan, kesejajaran dan kesetaraan. Output atau keluaran dari pendampingan adalah kesadaran. Kesadaran yang dituju ialah kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai buruh, kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dan kesadaran tentang hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial.
Tahun 1992, mungkin dapat disebut sebagai tahun kebangkitan gerakan buruh di Siantar-Simalungun. Setidaknya ada dua alasan untuk mendukung pikiran itu. Pertama, karena April 1992, dibentuk sebuah NGO atau Ornop yang secara khusus memiliki program pendampingan buruh di Siantar-Simalungun, bernama FKPM (Forum Komunikasi Pembangunan Masyarakat) yang pertama sekali ketuanya Pdt. MSE. Simorangkir (Alm), Direktur Pengmas GKPI dimasa itu. Di FKPM saya direkrut menjadi Staf Divisi Perburuhan.
Kedua, karena April 1992 Muchtar Pakpahan dkk, mendeklarasikan berdirinya SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) di Jakarta dan sebulan setelah itu dibentuklah DPC – SBSI Cabang Siantar-Simalungun.
Di DPC SBSI Siantar-Simalungun, saya ditugaskan menjadi Wakil Ketua. Sinergi dua organisasi inilah sesungguhnya yang meletakkan dasar-dasar gerakan buruh pertama di era pemerintahan orde baru untuk Siantar-Simalungun. Bentuk sinerginya, FKPM fasilitasi, SBSI stakeholder atau target group.
Membangun Basis Gerakan
Basis pendampingan di Siantar-Simalungun dimulai dari rekrutmen kontak- kontak person atau key person untuk formasi 9 (Sembilan) titik. Rekrutmen dilakukan melalui pendekatan personal. Formasi Sembilan titik itu meliputi NV. STTC, PT. SSU, PT. Wongso Prawiro, PT. Permona, PT.SMF, Siantar Estate, Pabrik Mie Rambung Merah, Tenun Parluasan dan PT. Bumi Sari Prima.
Setiap hari kontak person ini dikunjungi. Sharing informasi, dialog, tanya-jawab, eksplorasi info, bagi-bagi tulisan, media internal, klipping koran atau bagi buku bacaan ringan hingga problem solving. Medianya bervariasi. Dari live-in, diskusi, visitasi, wisata, training hingga study banding. Semuanya tentang isu-isu yang terkait dengan penyadaran dan penguatan buruh. Kontak person inilah kemudian yang diberdayakan menjadi “kader” sekaligus centra atau basis pengorganisasian buruh menurut kelompok perusahaannya.
Selain pendampingan yang berorientasi pada kesadaran buruh tentang hak dan kewajiban sebagai buruh, kesadaran sebagai warna negara dan kesadaran sebagai makhluk sosial –yang lazim disebut pembongkaran kesadaran palsu- target pendampingan juga mencakup penguatan buruh yang meliputi penguatan spritual (agama), kultur dan hukum.
Proses-proses ini berlangsung sedemikian rupa secara terencana dan metodologis berdasarkan prinsip-prinsip pengorganisasian, yang meliputi: “integrasi (menyatu dengan buruh)- investigasi (penyelidikan masalah) – fasilitasi (penyadaran masalah) – solusi (jalan penyelesaian masalah) – aksi (mendesakkan penyelesaian masalah) – refleksi (evaluasi dan rencana tindak lanjut)”. (Baca 6 langkah pengorganisasian).
Dampak Kesadaran
Tahun 1993 proses pendampingan dan penguatan buruh yang melahirkan kesadaran mulai terlihat meski masih bersifat sporadis dan parsial di beberapa perusahaan. Beberapa buruh mulai berani mempertanyakan haknya kepada pengusaha bahkan menantang mandor yang keranjingan menyebar intimidasi.
Kualitas aksi itu kemudian meningkat dari aksi verbal menjadi aksi mogok didalam perusahaan. Lalu dari aksi mogok meningkat lagi menjadi aksi demo atau unjuk rasa. Buruh pun turun ke jalan untuk meneriakkan “mana hak kami…..?”. Sasaran aksi adalah perusahaan, kantor instansi ketenagakerjaan, DPRD dan Kantor Walikota Pematangsiantar/Kantor Bupati Simalungun.
“Test case atau uji coba” gerakan buruh secara massal dan simultan pertama kali terjadi September 1993. Seribuan buruh yang tergabung dari sejumlah perusahaan di Siantar – Simalungun, terutama buruh dari basis – basis pendampingan, turun ke jalan menuntut hak- hak dasar buruh. Upah, upah lembur, jam kerja, cuti haid, cuti melahirkan, hak istirahat mingguan/tahunan, Jamsostek (sekarang BPJS), perlindungan buruh perempuan, jaminan tentang status kerja, dan lain-lain.
Aksi yang dimotori oleh kader buruh dari PT. SSU antara lain : Mian Marpaung, Roince Sagala, Roslince Sinaga, Alm. Hotmauli Situmorang, dkk, berkolaborasi dengan beberapa kader buruh dari STTC, Permona, Wongso Prawiro, PT. SMF, Siantar Estate, dan lain – lain tersebut tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Meski demikian, aksi ini telah menaikkan posisi tawar buruh terhadap pengusaha dan pemerintah. (Bersambung…).
Penulis adalah aktivis NGO, pelaku sejarah gerakan buruh Siantar – Simalungun, sekarang Ketua Sumut Watch, sebuah organisasi yang bergerak dibidang pemantauan dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Alamat kantor (Perwakilan), Jalan MH. Sitorus No. 01A, Lt. 3, Pematangsiantar, Sumatera Utara. HP. 0812 1045 5505.
