Oleh: Imran Simanjuntak
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI SAMORA)
Setiap 10 November, bangsa ini mengenang para pahlawan. Mereka yang gugur demi kemerdekaan, keadilan, dan harga diri. Namun di tengah seremoni dan pidato, kita harus berani menatap wajah Indonesia hari ini—wajah yang dirundung korupsi, penistaan nilai, dan pembungkaman nurani. Di negeri yang mengaku religius, korupsi bukan lagi insiden, tapi sistem. Tauhid bukan lagi pembebasan, tapi alat domestikasi. Dan masyarakat bukan lagi pelaku perubahan, tapi korban pola yang dijinakkan.
Korupsi yang Tersentralisasi
Selama satu dekade terakhir, kita menyaksikan bagaimana korupsi bergeser dari pelanggaran individu menjadi pola sistemik. Sejumlah menteri, wakil menteri, gubernur, dan pejabat strategis terjerat kasus korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Lebih mengkhawatirkan, dalam pembelaan mereka, nama mantan presiden Jokowi kerap disebut sebagai bingkai kekuasaan. Proyek-proyek korup disebut sebagai “program prioritas nasional”, “arahan strategis”, atau “komitmen politik pusat”.
Ketika nama mantan presiden Jokowi dijadikan bingkai sentralistik, maka korupsi bukan lagi hanya pelanggaran hukum—ia adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan penistaan terhadap nilai kepemimpinan. Sistem ini tidak hanya kejahatan pelaku, tapi bisa jadi strategi membentuk ekosistem loyalitas, pembiaran, dan pembungkaman. Bahkan penyanderaan.
Tauhid yang Menjadi Pergeseran Nilai
Tauhid adalah deklarasi bahwa hanya Tuhan yang layak ditaati dan ditakuti. Ia adalah fondasi pembebasan dari penghambaan kepada sesama manusia. Dalam sejarah Islam, tauhid adalah revolusi spiritual dan sosial—mengangkat martabat manusia, menolak tirani, dan menuntut kejujuran.
Namun kini, tauhid direduksi menjadi slogan. Ia dijadikan alat penjinakan, bukan pembebasan. Pejabat korup membungkus kejahatannya dengan retorika religius. Pembangunan rumah rumah ibada di suplay dibangun dari uang hasil korupsi sebagai sebagai perwujudan individu sosial religius. Ayat suci dikutip untuk membenarkan kekuasaan. Masyarakat miskin diajarkan untuk “bersabar” terhadap ketidakadilan, bukan untuk melawannya.
Tauhid yang seharusnya membebaskan—bahwa hanya Tuhan yang layak ditaati—berubah menjadi alat domestikasi. Rakyat diajarkan untuk sabar, bukan untuk kritis. Untuk pasrah, bukan untuk bertindak. Tuhan dijadikan tameng, bukan cahaya.
Masyarakat yang Terpola
Salah satu warisan sosial dari kepemimpinan nasional adalah terbentuknya masyarakat yang terpola dalam dua kutub:
1. Mereka yang miskin dan terpinggirkan, yang diajarkan untuk bersabar dan tidak melawan.
2. Mereka yang membela koruptor karena dianggap “berjasa” membangun fasilitas atau memberi bantuan.
Survei SMRC (2023) menunjukkan bahwa 42% masyarakat menganggap korupsi “tidak terlalu berdampak” pada kehidupan mereka. Ini menunjukkan normalisasi korupsi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, studi PPIM UIN Jakarta menemukan bahwa masyarakat miskin cenderung menerima ketidakadilan sebagai “takdir Tuhan”, bukan sebagai masalah struktural.
Dalam sistem seperti ini, koruptor bisa menjadi pahlawan lokal, sementara pahlawan sejati—yang jujur dan adil—justru dianggap tidak efektif. Ini adalah distorsi moral yang berbahaya.
*
Siapa Pahlawan Sejati?
Di tengah sistem yang korup, pahlawan sejati bukanlah mereka yang dielu-elukan di podium. Mereka tidak punya pangkat, tidak punya panggung, dan tidak punya perlindungan politik. Tapi mereka punya nurani. Mereka punya keberanian. Mereka punya tauhid yang hidup.
– Guru honorer yang tetap mengajar meski digaji rendah dan tidak diakui statusnya. Mereka tidak menjilat, meski sistem menindas. Mereka adalah pahlawan pendidikan yang menjaga martabat bangsa dari dalam kelas yang bocor dan papan tulis yang usang.
– Aktivis yang dibungkam, yang bersuara ketika yang lain memilih aman. Mereka mengkritik proyek negara yang merusak lingkungan, menolak revisi UU yang melemahkan KPK, dan membela hak-hak rakyat kecil. Mereka adalah pahlawan nurani yang menjaga suara rakyat tetap hidup.
– Ulama Tokoh Agama yang menolak menjual ayat, yang tidak tunduk pada proyek pembangunan rumaj ibadah dari dana hasil korupsi. Mereka mengajarkan tauhid sebagai pembebasan, bukan penjinakan. Mereka adalah pahlawan spiritual yang menjaga kemurnian agama dari pencemaran politik.
– Rakyat kecil yang tetap sabar, bukan sabar yang pasrah, tapi sabar yang bermartabat. Mereka tetap jujur dalam berdagang, tetap bersih dalam bekerja, dan tetap berdoa dalam kesulitan. Mereka adalah pahlawan kehidupan yang menjaga nilai di tengah badai.
Penutup: Hari Pahlawan Bukan Milik Negara
Hari Pahlawan bukan milik mereka yang berpidato di podium. Ia milik mereka yang tetap jujur meski tak terlihat. Tetap adil meski tak dipuji. Tetap sabar meski tak dibela. Karena pahlawan sejati tidak butuh pangkat. Mereka hanya butuh keberanian untuk hidup dalam nilai.
Bangsa yang kehilangan pahlawan moral akan mudah dipimpin oleh penipu yang berseragam. Dan bangsa yang menistakan Tuhan akan kehilangan arah meski jalannya diaspal mulus.
