Oleh: Imran Simanjuntak, Ketua STAI SAMORA Pematangsiantar
Kereta cepat Whoosh meluncur dari Halim ke Tegalluar dengan kecepatan 350 km/jam. Ia digadang-gadang sebagai simbol kemajuan Indonesia. Namun di balik rel baja dan gerbong mewah, tersimpan kisah tentang ambisi, penolakan, dan pertanyaan yang belum terjawab: siapa yang benar-benar diuntungkan, dan siapa yang menanggungnya?
Proyek ini menelan biaya Rp120,7 triliun, dengan pembengkakan anggaran Rp19,54 triliun dari estimasi awal. Dibandingkan proyek serupa di dunia, biaya per kilometer Whoosh jauh lebih mahal:
Indonesia ,Whoosh (Jakarta–Bandung) 142 km Rp120,7 triliun setara Rp850 miliar/km.
Arab Saudi, Landbridge, jarak 1.500 km biaya Rp112 triliun, setara Rp74,6 miliar/km.
Jepang, Shinkansen, jarak 515 km dengan biaya Rp150 triliun setara Rp291 miliar/km.
China , Beijing–Shanghai HSR, jarak 1.318 km, berbiaya Rp500 triliun, setara Rp379 miliar/km
Mereka yang Menolak Diam
Di tengah euforia pembangunan, beberapa tokoh nasional memilih untuk bersuara; Mahfud MD, mantan Menko Polhukam, mengungkap dugaan mark-up dan menyatakan siap dipanggil KPK. Ia menyebut proyek ini penuh kejanggalan sejak awal; Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan, menolak keras usulan agar utang Whoosh dibayar lewat APBN. “Bagus! Saya enggak ikut,” ujarnya, menandakan ketegasan fiskal; Ignasius Jonan, mantan Menteri Perhubungan, disebut pernah menolak proyek ini karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat; Agus Pambagio, analis kebijakan publik, menyebut Whoosh sebagai “mimpi mahal” yang tidak menjawab kebutuhan transportasi rakyat; Adian Napitupulu, politisi PDIP, meminta audit menyeluruh dan transparansi penuh atas pembengkakan biaya.
Diplomasi, Desakan, dan Dilema
Pemerintah Tiongkok menyebut Whoosh sebagai bukti kerja sama erat. Tapi di dalam negeri, suara-suara kritis terus bergema. Para ekonom bertanya: mengapa proyek sepanjang 142 km menelan biaya Rp120 triliun? Para aktivis bertanya: siapa yang benar-benar diuntungkan?
Dan rakyat bertanya dalam diam: apakah kami akan ikut membayar, meski tak pernah naik?
Modernisasi Tanpa Demokratisasi?
Whoosh memang mencerminkan kemajuan teknologi, tetapi apakah kemajuan ini inklusif dan demokratis? Modernisasi seharusnya menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya menjadi etalase kebanggaan nasional. Transportasi publik idealnya menjawab kebutuhan rakyat banyak, bukan sekadar proyek prestisius yang menambah utang.
Ketika kecepatan menabrak nurani, kita harus berani bertanya: ke mana arah rel pembangunan ini sebenarnya?
