Siantar — Rapat Dengar Pendapat antara DPRD dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Siantar akhirnya berlangsung, Selasa (2/6/2020). Namun rapat yang diinisiasi DPRD berdasarkan laporan masyarakat ini digelar tertutup. Alias tak boleh disaksikan pihak selain DPRD dan GTPP.
Sifat rapat yang tertutup ini disesalkan banyak elemen masyarakat. Sebab penyaluran bantuan yang jadi salah satu dasar digelarnya rapat ini merupakan peristiwa terbuka yang bahkan membuat masyarakat hingga antri berjam-jam. Oleh karena itu masyarakat menilai, rapat ini seyogianya harus terbuka tanpa pertimbangan politik apapun.
Sementara pantauan isiantar.com dari luar ruangan rapat, terlihat sejumlah anggota GTPP datang menghadiri rapat ini. Mereka rata-rata merupakan pimpinan di satuan-satuan kerja Pemko Siantar. Diantaranya, Kepala Bappeda Hamam Soleh, Kabag Tata Pemerintahan Junaedi Sitanggang, Juru Bicara GTPP Daniel Siregar, dan Kepala BPPD Midian Sianturi yang beberapa hari lalu sudah mundur dari posisi Sekretaris GTPP dengan alasan sakit.
Tetapi Hefriansyah selaku Ketua GTPP, tidak hadir di rapat ini.
Rapat Berlangsung “Alot” sebab Sulit Validasi Data
Adapun informasi yang berhasil dihimpun isiantar.com mengenai situasi dalam rapat menyebut, rapat ini berjalan cukup alot. Namun alot dimaksud lebih pada kesan bertele-tele dengan atmosfir kegeraman pada mayoritas anggota DPRD.
Sejumlah anggota DPRD dikabarkan geram sebab GTPP tidak membawa serta dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk bisa memvalidasi data, serta untuk bisa mengevaluasi kinerja GTPP.
Data dimaksud semisal daftar penerima PKH, BPNT, BST, Sembako, dan jenis bantuan lain. Dan ketidakhadiran Hefriansyah turut berkontribusi memperparah kesulitan upaya validasi ini.
“‘Tolong disampaikan walikota jangan hanya terlihat di dunia maya, tapi di dunia nyata’,” tukas seorang anggota DPRD kepada GTPP atas ketidakhadiran Hefriansyah itu.
Dalam rapat DPRD juga meminta penjelasan GTPP soal video pengakuan seorang pasien Covid-19 yang diisolasi di RSUD Djasamen Saragih yang sempat viral beberapa waktu lalu. Dimana warga tersebut mengaku tidak pernah dijenguk dokter, namun divonis positif Covid-19. Dan anehnya, beberapa hari setelah videonya viral, warga tersebut lalu divonis negatif. Dan dia lalu menganjurkan masyarakat agar tak lagi berobat ke rumah sakit sebab keanehan vonis-vonis yang dialaminya itu.
Namun lagi-lagi jawaban, data, serta penjelasan dari pihak GTPP, tidak komprehensif dan tuntas.
Pemilik Yayasan Pendidikan Diminta Beri Diskon Uang Sekolah
Selain dugaan manipulasi bantuan Covid, sulitnya memahami tabel kasus Covid yang dibuat GTPP, serta ketidakjelasan penyaluran bantuan-bantuan Covid yang disumbangkan pihak swasta melalui GTPP, rapat ini juga menyinggung hal-hal lain yang melekat dengan beban masyarakat di tengah kondisi saat ini.
Salah satunya terkait beban uang sekolah yang tetap harus dibayar oleh setiap orangtua siswa ke pihak sekolah.
Salah seorang anggota DPRD memberi saran, agar Pemko menemui seluruh pemilik yayasan pendidikan yang ada di kota ini dan meminta seluruh pemilik yayasan tersebut untuk menunjukkan empatinya terhadap orangtua siswa di tengah situasi bencana nasional saat ini.
Empati dimaksud berupa kesediaan memberi diskon atau potongan uang sekolah terhadap seluruh siswa-siswinya. [nda]
