Siantar — Semua perwakilan elemen yang hadir di acara Public Hearing Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin, Sabtu siang (27/2/2019) di Cafe Sihu, Jalan Adam Malik, Kota Pematangsiantar, sepakat agar Perda Bantuan Hukum di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun segera dibentuk.
Public Hearing atau acara mendengar pendapat publik ini, digelar oleh Konsorsium Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun. Inisiatif kegiatan ini lahir dari banyaknya masyarakat yang masih kesulitan memperoleh bantuan hukum dikarenakan kemiskinannya. Padahal, output dari Perda ini bila nantinya telah diterbitkan, akan ada semacam LBH yang tidak memungut bayaran dari warga.
Salah seorang yang sepakat bahkan mendesak Pemko Siantar dan Pemkab Simalungun segera menerbitkan Perda ini, ialah Hinca Panjaitan, Anggota DPR RI dari Komisi III.
Hinca menilai, — di atas konsekuensi logis dimana setiap Pemda wajib mengalokasikan sebagian anggaran untuk LBH nantinya — kehadiran Perda Bantuan Hukum merupakan semacam bukti hadirnya negara untuk memberi rasa keadilan hukum bagi rakyatnya. Sama seperti di saat negara tidak sanggup memajukan sektor pendidikan, negara pun memfasilitasi penyelenggara pendidikan swasta. Atau di bidang kesehatan, dengan rumah sakit swastanya.
“Rasa keadilan juga harusnya diberikan kepada para penegak hukum — dalam konteks ini setelah polisi dan yang lain-lain dibiayai oleh negara — maka saatnya jugalah lembaga-lembaga bantuan hukum ini menjadi perpanjangan tangan kewajiban negara memenuhi rasa keadilan masyarakatnya. Gak ada alasan sedikitpun bagi Anda semua (Pemko dan Pemkab) bilang tidak untuk Perda ini,” kata Hinca.
Selanjutnya Hinca berharap agar Perda Bantuan Hukum Pada Masyarakat Miskin tersebut segera diterbitkan selambatnya tahun depan.
“Jadi tidak usah lagilahlah berdebat kita, gak usah, ini kewajiban negara selama 75 tahun merdeka, Simalungun dan Siantar absen untuk Perda ini, saatnya menebus dosa ini,” katanya.
Acara Public Hearing ini juga dihadiri Kasubbid Fasilitasi Produk Hukum Daerah Kanwil Kemenkumham Sumut Eka NAM Sihombing, perwakilan Polres Siantar, Kasat Reskrim Polres Simalungun, akademisi USI Dr Muldri Pasaribu SH, Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Kota Siantar Astronout Nainggolan, Tim Ahli DPRD Simalungun, dan lainnya.
Eka NAM Sihombing dalam kesempatannya menyampaikan pandangannya di acara ini, mengungkit ironi atas kondisi dimana Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sudah berusia sepuluh tahun tetapi di Perda-nya di Siantar-Simalungun belum juga ada.
“Sebenarnya inikan kewajiban. Sebenarnya kita tidak perlu ribut-ribut lagi. Ini sudah menjadi suatu panggilan bagi organ-organ pembentukan perundang-undangan di daerah untuk segera menetapkan (Perda Bantuan Hukum ini),” kata Eka.
Sementara Astronout Nainggolan memastikan pihaknya akan mengajukan Perda Bantuan Hukum ini untuk masuk program pembahasan di tahun 2022 nanti.
“Saya katakan, Bapemperda DPRD Kota Pematangsiantar siap mengajukan ini dalam program legislasi tahun 2022,” kata Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Siantar.
Sebelum Astronout, dalam penjelasannya yang komprenhensif, Eka NAM Sihombing juga sempat mengungkap lebih dalam tentang mekanisme pengusulan Ranperda untuk masuk dalam Prolegda.
Dikatakannya, perihal mengusulkan Ranperda untuk masuk dalam Prolegda, sesungguhnya tidak harus menunggu tahun depan dengan beralasan bahwa draf yang akan dibahas untuk tahun ini sudah kadung ditetapkan hingga harus menunggu jadwal berikutnya. Karena isi Pasal (38) dan (39) Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memungkinkan Bapemperda memasukkan draf baru ke dalam Prolegda tahun berjalan, dalam keadaan tertentu.
“Selama disepakati oleh alat kelengkapan DPRD maupun dalam hal ini badan hukum atau biro hukum. Asalkan disampaikan apa yang menjadi urgensinya.
Kalau melihat urgensinya, ya (Perda Bantuan Hukum) sangat urgen saya kira. Ini bisa dijadikan alasan untuk mencantumkannya dalam Prolegda tahun 2021 walaupun sudah ditetapkan Prolegda tahun 2021. Tahun ini juga bisa kalau memang kita mau. Sekarang masalahnya kita mau apa tidak?” Papar Eka.
Acara Public Hearing ini berlangsung sekitar dua jam dengan menyahutkan pandangan-pandangan dari berbagai aspek. Dan diakhiri dengan penandatanganan dukungan pembentukan Perda Bantuan Hukum di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun oleh para perwakilan elemen yang hadir. [nda]
