isiantar.com – Berulang kali dilaporkan dan bahkan didemo ke Kejaksaan Tinggi Sumatera. Jekson Hasan Gultom, S.Pd selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH), sekarang berobah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar patut dijuluki pejabat yang kebal hukum.
Kepada isiantar.com, Rabu 3 Mei 2017, Abdul Rajak Nasution selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara. Mengaku kesal dengan kinerja penegak hukum yang duduk di kursi basah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
“Jekson ini bang, sudah pun di demo, tetap saja tidak di proses hingga saat sekarang,” ungkap Abdul menyebut kepala BLH Siantar telah banyak melakukan penyelewengan anggaran atas proyek-proyek yang dikelola dinas tersebut.
Menurut Abdul, pihaknya telah melaporkan Jekson Gultom ke Kejatisu pada tanggal 16 Januari 2017 lalu, terkait pengerjaan proyek Pembuatan Lubang Biopori senilai Rp. 431.830.000,-.
Proyek yang ditampung pada APBD Kota Siantar tahun 2016 itu diperuntukkan untuk membuat sebayak 1990 lubang biopori, dengan kawasan di Siantar Martoba, Siantar Marihat dan Siantar Sitalasari.
“Sesuai investigasi kita. Di Sitalasari proyek itu kita duga di fiktipkan. Disana seharusnya ada 720 lubang biopori, dan itu tidak kita temukan satupun,” sambung Irfan Situmorang selaku aktifis Al Washliyah Kota Pematangsiantar.
Selain memiktifkan jumlah lubang biopori, lanjut Irfan. Dana pembuatan lubang biopori sebesar Rp. 157.000,- per lubang, juga di mark up. Dan sesuai perhitungan HIMMAH, atas pengerjaan proyek itu, Negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 358.030.000,-.
Ditambahkan Abdul, atas kasus itu, HIMMAH Sumatera Utara sudah berulang kali melakukan aksi demonstrasi di Kejatisu. Namun hingga kini pihak Kejatisu tak kunjung merealisasikan tuntutan HIMMAH Sumut, yang mendesak agar kasus tersebut segera diusut.
Meski demikian, kata Andul, pihaknya tidak jemu-jemu untuk mendesak Kejatisu dalam melakukan supremasi penegakan hukum di Kota Pematangsiantar secara khusus.
Selain kasus itu, kata Abdul, pihaknya juga mengadukan Jekson ke Kejatisu atas proyek peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan Sumber air, senilai Rp. 299.947.000,-. Juga, proyek penyediaan prasana dan sarana pengelolaan persampaham senilai Rp. 321.220.000,-.
“Biar tidak banyak korupsi lain dilakukan oleh Jekson. Kita juga akan mendesak Plh Walikota Siantar untuk mencopot Jekson,” ujar Abdul menyebut bahwa Jekson akan senantiasa langgeng melakukan penyelewengan anggaran bila masih tetap menjadi kuasa pengguna anggaran di BLH Siantar.
Lebih lanjut Abdul mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan desakan agar Kejatisu mengusut tuntas kasus tersebut. Juga akan menyurati Plh Walikota Siantar agar mencopot Jekson. “Sampai Jekson ditangkap, kita tidak berhenti melakukan demonstrasi. Biar semua warga Sumatera Utara tau kinerja bobroknya Kejatisu”, ujarnya. (feb)
