isiantar.com – Sebanyak 140 tenaga perawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, tidak pernah diberi gaji sejak bekerja di rumah sakit tersebut.
Terkuaknya informasi itu berawal dari kunjungan puluhan orang berseragam putih-putih yang mengaku sebagai bagian dari total 140 orang perawat RSUD Djasamen Saragih yang tak pernah digaji, ke ruangan Komisi I DPRD Pematangsiantar, Selasa pagi (22/8/2017).
Kepada dua orang anggota Komisi I yang menerima kunjungan mereka, Tongam Pangaribuan dan Umar Silalahi, para perawat ini menjelaskan, bahwa sejak awal bekerja di RSUD Djasamen Saragih status mereka memang hanyalah sebagai pekerja magang.
Namun, mengingat masa kerja mereka sudah cukup lama, bahkan ada diantaranya yang sudah bekerja selama 12 tahun, mereka merasa ada ketidakadilan dengan status magang tersebut dan merasa patut untuk ‘curhat’ kepada DPRD.
Kedatangan puluhan perawat ini turut didampingi oleh dua orang aktivis Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI Solidaritas) Ramlan Sinaga, dan Rindu Marpaung.
Rindu Marpaung menuturkan, ada kejanggalan dengan status magang para perawat sebab mereka diangkat dengan Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Menurutnya, SK seharusnya berimplikasi pada adanya honorarium tetap yang diberikan kepada para perawat.
Selanjutnya, baik Rindu maupun Ramlan Sinaga, mengaku menemukan indikasi perbuatan manipulatif dalam SK tersebut. Sebab ditemukan adanya pertentangan atau kontradiksi antar poin-poin yang ada pada konsideran di SK tersebut.
Hal-hal lain yang terungkap dalam pertemuan dengan dua orang anggota Komisi I itu ialah, hampir keseluruhan dari total 140 perawat itu berlatar belakang pendidikan S1 Perawat atau Kebidanan. Masa kerja mereka variatif dan yang terbaru adalah dua tahun.
Satu-satunya upah yang kadang mereka terima hanyalah pembagian jasa medis yang nilainya jauh lebih kecil dari yang diterima pekerja honorer. Dan itupun tidak pasti. Namun para perawat ini tidak mengungkap berapa nilai nominal dari jasa medis dimaksud.
Sebagai kesimpulan dari Komisi I, Tongam dan Umar mengatakan akan menindaklanjuti informasi dari para perawat tersebut dengan memanggil instansi-instansi terkait untuk dimintai keterangannya. Namun sebelumnya mereka meminta berkas-berkas yang dibutuhkan seperti salinan SK yang dimiliki para perawat itu. [nda]
