isiantar.com – Polemik tentang pengelolaan kamar mandi atau toilet di Taman Bunga Kota Siantar terus menggelinding.
Polemik bermula dari fakta bahwa toilet yang bangunan dan lahannya milik pemko tersebut ternyata dikelola oknum sipil tanpa melalui proses penunjukkan resmi, dan uang yang dikutip dari orang yang masuk ke toilet tersebut juga tak sepeser pun masuk ke kas pemko.
Hal itu lalu memunculkan dugaan adanya unsur Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) antara Reinward Simanjuntak selaku Kepala Dinas PRKP dengan oknum sipil pengelola toilet tersebut.
“Boleh jadi seperti itu, ada juga benarnya kalau kita berpikiran jelek.” Demikian jawaban ringan Reinward saat dikonfrontir dugaan KKN itu, Sabtu sore (1/9/2018), di Warkop Nainggolan, Simpang Empat.
Nampak tidak puas dengan jawabannya sendiri, Reinward melanjutkan, “Sekarang ada gak ditampung (anggaran pengelolaannya) di APBD? Kalau gak ada orang (oknum sipil) itu, siapa yang mengurus kamar mandi itu? Cek di APBD ada gak, ada gak biayanya di situ?” Cecarnya sebagai alasan membiarkan oknum sipil tersebut menjadi pengelola toilet itu.
“Sekarang begini, untuk mengurus (toilet) itu saya harus angkat dua orang (pegawai), mungkin akan keluar lagi uang pemerintah 20-30 juta setahun, belum lagi listrik, belum lagi airnya,” bebernya lagi.
(Baca juga: Mengapa Lapangan Merdeka Disebut Taman Bunga)
Ditanya bagaimana kronologi hingga oknum sipil tersebut bisa menjadi pengelola, Reinward menuturkan bahwa di saat toilet itu selesai dibangun dan diserahkan PT Inalum kepada pemko pada tahun 2017 lalu, saat itu di APBD belum tertampung biaya untuk pengelolaan toilet itu.
Lalu datanglah seseorang bermarga Siahaan menemuinya meminta agar diizinkan mengelola toilet tersebut, dimana marga Siahaan itu mengatakan akan membangun sumur bor untuk air ke toilet itu.
“Sehingga dari pada masyarakat itu apa (tak ada akses toilet), ‘jadi biarlah aku yang bangun sumur bor sementara’. ‘Oh, bikinlah’, gitu,” beber Reinward tentang dialognya dengan Siahaan itu ketika itu.
Meski begitu, tak lama kemudian di wawancara sore itu, Reinward juga melontarkan pengakuan soal adanya unsur kelalaian pihaknya atas kondisi pengelolaan kamar mandi itu. “Jadi yang sebetulnya, kita yang lalai, harusnya kita tampung di (APBD) 2018, adoh,” ungkapnya lagi. [nda]
