Siantar — Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyatakan pencegahan peredaran narkoba membutuhkan kesadaran kolektif.
Hal itu disampaikannya dalam kata sambutannya untuk kegiatan Education & Anti-Narcotics Award 2026 dan FGD dengan Tema “Keberadaan Tindak Pidana Korupsi dan Narkotika dalam KUHAP dan RKUHAP 2023”, yang dibacakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Ali Akbar.
“Dalam konteks pencegahan narkotika, kami menempuh pendekatan kolaboratif melalui penguatan edukasi dan sosialisasi di sekolah serta lingkungan masyarakat, pemberdayaan pemuda melalui kegiatan positif dan kreatif, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait dalam pengawasan dan penanganan kasus.
Kami percaya, pencegahan paling efektif dimulai dari pendidikan karakter dan kesadaran kolektif masyarakat,” terangnya.
Acara yang digelar di Hotel Grand Palm, Jalan MH Sitorus pada Jumat (13/2/2026) ini diadakan oleh Kongres Pemberantasan Korupsi Manipulatif Rakyat Indonesia (KPKM RI).
Wesly mengapresiasi kegiatan ini karena mengangkat tema yang sangat relevan. Katanya persoalan narkotika dan korupsi merupakan ancaman nyata terhadap masa depan bangsa, khususnya generasi muda. Dan Pemko Siantar memiliki komitmen kuat untuk membangun lingkungan masyarakat yang sehat, aman, dan berintegritas.
Terkait peran regulasi seperti KUHAP dan RKUHAP dalam mendukung efektivitas penegakan hukum di daerah, Pemko Siantar memandang penyempurnaan sistem hukum merupakan langkah penting untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum.
Ia berharap forum diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi yang konstruktif serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dan organisasi sipil.
“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat mewujudkan generasi yang berpendidikan, berkarakter, dan bebas dari pengaruh narkotika serta praktik korupsi,” katanya.
Ketua Umum KPKM RI, Hunter D Samosir, mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang telah hadir dan kepada yang memberikan dukungan dan kontribusi untuk kegiatan tersebut. Dan Penasehat Utama KPKM RI, Hasbiansyah Sinaga MSi, mengatakan tujuan KPKM RI dibentuk adalah pembinaan pengelolaan anggaran.
“Jadi KPKM RI ini berdiri dengan dasar sebagai pembina dan pengawasan bagi seluruh pemangku kepentingan yang mengelola anggaran,” katanya.
Ketua Partuha Maujana Simalungun, Alex Hendrik Damanik, diwakili Esra Eduward Sinaga SH MH, menyatakan sangat mendukung kegiatan KPKM RI yang berperan aktif memberantas korupsi dan narkotika.
“Semoga KPKM RI dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, karena ini harus dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu,” katanya.
Tampak hadir dalam edukasi dan FGD ini Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Pematangsiantar Drs Robert Samosir, Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Pematangsiantar-Simalungun, Arif Sitanggang, Pembina Utama KPKM RI Sutrisno Pangaribuan, dan lainnya. (PR/nda)
