Siantar — Kota Pematangsiantar menerima penghargaan sebagai Nominasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award Tahun 2026.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mandagri) Tito Karnavian, di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), dan diterima langsung oleh Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi SH MKn.
Kota Pematangsiantar bersama Kota Metro (Provinsi Lampung) dan Kota Jambi (Provinsi Jambi) merupakan tiga besar TPAKD Terbaik Tingkat Kota untuk Wilayah Sumatera.
Rakornas yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan masyarakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan penyelenggaraan Rakornas TPAKD mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” papar Friderica.
Berdasarkan laporan Friderica, tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sementara tingkat inklusi keuangan Indonesia melampaui 93 persen. Capaian inklusi tersebut disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Presiden Prabowo dalam sambutannya mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo, dan lalu mengapresiasi Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini.
Rakornas TPAKD 2026 juga dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, Anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi yang hadir didampingi Sekretaris Daerah, Junaedi Antonius Sitanggang, serta Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako, Sari Dewi Rizkiyani Damanik.
Usai menerima penghargaan Wesly mengatakan Pemko Pematangsiantar menyambut baik capaian TPAKD Kota Pematangsiantar yang masuk Nominasi TPAKD Award Tahun 2026 Kategori Kota Wilayah Sumatera.
Capaian tersebut dikatakannya merupakan bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat program perluasan akses keuangan yang inklusif, produktif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Masuknya Kota Pematangsiantar dalam tiga nominasi TPAKD Award 2026 merupakan capaian yang patut kita syukuri. Ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kota Pematangsiantar untuk terus memperkuat kolaborasi dengan OJK, perbankan, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperluas akses keuangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terang Wesly.
Lebih lanjut Wesly mengatakan, arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, dalam Rakornas TPAKD Tahun 2026 memberikan penegasan bahwa akses keuangan harus menghasilkan manfaat nyata, terutama dalam meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat daya beli keluarga, serta membuka peluang usaha dan pembiayaan produktif.
“Pesan Bapak Presiden sangat jelas, kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan. Kita harus memastikan berbagai program perluasan akses keuangan benar-benar membantu masyarakat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, dan memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Inilah semangat yang harus kita implementasikan melalui program TPAKD di Kota Pematangsiantar,” lanjutnya.
Pemko Pematangsiantar dikatakannya juga akan mendorong agar program TPAKD tidak hanya berfokus pada kegiatan sosialisasi dan edukasi, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, pengembangan kemitraan usaha, serta pemantauan hasil dan manfaat yang diterima masyarakat.
“Keberhasilan TPAKD harus diukur dari dampaknya. Berapa banyak pelaku UMKM yang semakin mudah mengakses pembiayaan, berapa banyak masyarakat yang mampu mengelola keuangannya dengan lebih baik, serta sejauh mana program tersebut membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Karena itu, kita membutuhkan program yang terukur, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Wesly. (PR/nda)
