isiantar.com – Berbicara nasionalisme dalam negara yang majemuk dengan beragam suku bangsa, Kota Siantar, Sumatera Utara, menjadi miniatur bagi Indonesia; didiami banyak suku, adat istiadat, dan agama, kota ini tidak pernah mengalami gejolak yang diakibatkan keberagaman tersebut.
Hal itu disampaikan Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdatul Ulama (PC ISNU) Pematangsiantar, Imran Simanjuntak, Jumat siang (24/2/2017).
Kukuhnya Keharmonisan warga yang plural di kota ini bahkan telah diuji pada situasi yang secara teori dianggap sebagai salah satu fase paling mengkhawatirkan bagi keharmonisan, yaitu masa pilkada. Tak tanggung-tanggung, penyelenggaraan pilkada di kota ini sempat mengakibatkan ketiadaan pemimpin yang defenitif hampir selama dua tahun, tetapi situasi masyarakatnya tetap kondusif.
“Itu terjadi di Siantar. Artinya dalam kondisi dua tahun tanpa pemimpin pun, Siantar majemuknya terjaga, dinamika politik terus menggelinding dengan pertarungan-pertarungan yang dimainkan pihak yang kalahtapi tetap berjalan dalam (jalur) opini maupun hukum, tidak membias, tidak ada masyarakat Siantar yang terusik baik akidahnya, baik syariatnya, budayanya, agamanya, baik tatanan hukum dan ekonominya,” ungkapnya.
Oleh karena itu untuk kondisi saat ini dimana banyak yang mengkhawatirkan hiruk-pikuk kontestasi Pilgub DKI Jakarta akan bergeser ke daerah-daerah di nusantara, Imran menyakini situasi di Ibukota tersebut tak akan mempengaruhi peta apapun untuk kota Siantar. Baik demografi politik, ekonomi, sosial budaya. Sebab penghormatan atas perbedaan di kota ini, cukup kuat. Kalau hanya sekedar ada yang ikut ‘perang komentar’ di dunia maya, itu dianggap hanya hal biasa.
Maka menurut pria yang juga mengabdi sebagai dosen di STAI Samora ini, orang-orang di Jakarta, baik cendikiawan, politisi pun akademisi yang peduli akan kebaikan bangsa ini, sebaiknya mengambil pelajaran dengan berkaca pada kota Siantar.
“Banyak suku, agama, etnis, adat istiadat, budaya, tapi tidak mengalami gesekan-gesekan yang berbau suku-agama-ras dan antar golongan. Baik dalam konteks kepemimpinan maupun dalam konteks menjalankan ibadah sehari-hari. Tidak ada yang merasa diusik. Tidak ada yang mengusik. Dan tidak ada yang merasa termarjinalisaikan, meski dia kaum minoritas atau kaum mayoritas. Jakarta harus banyak belajar Ke Kota Pematangsiantar,” ujarnya.
Mangamalkan nasionalisme; mengapresiasi kecerdasan dan kehidupan
Diajak berbicara lebih dalam ke atmosfir Pilgub DKI Jakarta yang tengah berlangsung, Imran yang juga aktivis gerakan di masa Orde Baru ini, mengaku ada peristiwa-peristiwa yang bersingungan dengan tema nasionalisme yang membuat miris. Karena ada hal-hal yang tidak pantas untuk diangkat, tetapi diangkat ke dalam perdebatan. Hal yang dianggap berpotensi mengejewantah ke dalam pemikiran orang -orang dan menjadi ancaman bagi nasionalisme.
“Saya, secara pribadi, tidak pernah berfikir bahwa Ahok tidak nasionalis. Bahwa Islam harus memilih islam, Nasrani harus memilih Nasrani. Tidak, tidak pernah terfikirkan oleh kita. Sebagai elemen gerakan kita berfikir bahwa kelayakan itu bukan berpatokan pada suku-agama-ras atau golongan yang ada pada seseorang, tetapi kepiawaiannya kemampuannya dan person individunya. itu yang menjadi barometer kita dalam menentukan dukungan,” jelasnya.
Namun demikian, ia menekankan bahwa nasionalisme harus dipahami dan diamalkan secara utuh. Dan nasionalisme berlaku bagi semua warga negara dari golongan mana pun.
“Kita lihat, di kantong-kantong TPS orang Tionghoa, Ahok menang 80 persen – 90 persen. Di kantong-kantong suara orang Muslim, Ahok juga menang 70 persen – 80 persen. Nah dari gambaran raihan suara beda basis itu, sekarang pertanyaannya siapa yang tidak nasionalis? Pertanyaan ini menjadi penting karena idealnya raihan suara tidak akan sekontras itu sekalipun di TPS komunitas Tionghoa. Ketika Islam memilih Ahok, ‘Islamnya nasionalis banget gitu ya’, tetapi ketika Tionghoa tidak memilih Agus atau Anies, sekarang siapa yang tidak nasionalis?” Papar Imran.
(nda)
