isiantar.com – Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah SE, membuka secara resmi kegiatan Konsultasi Publik Penyusunan Draf Ranperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Ripparkot), di Ruang Data, Jumat (16/11/2018).
Konsultasi Publik ini merupakan kegiatan lanjutan dalam mekanisme penyusunan peraturan daerah setelah persentasi laporan akhir dan forum group discussion (FGD) yang dimulai pada hari Selasa (13/11) lalu berakhir.
“Sektor pariwisata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena itu perlu keseriusan semua pihak, melalui kegiatan ini diharapkan dapat lebih memperkaya muatan yang tercantum dalam draf ranperda, serta sebagai payung hukum terhadap segala upaya dalam rangka peningkatan kepariwisataan,” ungkap Walikota dalam pidatonya.
Kepada seluruh peserta, Walikota meminta untuk memberikan kritik, masukan serta sumbang saran terhadap draf rancangan tersebut sebelum disampaikan ke DPRD untuk dibahas bersama dengan pemerintah Kota Pematangsiantar.
Plt Kadis Pariwisata, Pardamean Silaen, dalam laporannya, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi publik, pemahaman persamaan persepsi, wawasan dan pemantapan substansi materi yang akan diatur dalam draf ranperda tersebut, pemantapan konsepsi agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta dapat mengakomodasi kearifan lokal untuk meningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tampak hadir dalam kegiatan ini para Staf Ahli, Asisten, pimpinan OPD terkait, unsur akademisi perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta para pelaku usaha dengan narasumber Yani Andriani dari pusat perencanaan dan pengembangan kepariwisataan ITB.
Pemko Diminta Libatkan Masyarakat Pariwisata
Untuk menyusun Draf Ranperda Ripparkot Pemko Siantar diminta melibatkan masyarakat pariwisata yakni masyarakat yang hidup dan memahami benar kepariwisataan dan industri pariwisata.
Permintaan ini disampaikan salah seorang warga yang menilai selama ini pemko gagal dalam memahami kepariwisataan.
“Selama ini sepertinya uang parkir pun dianggap sebagai hasil pemasukan dari wisata, pajak penginapan dianggap bukti keberhasilan pariwisata, padahal belum tentu mereka menginap karena sedang berwisata,” ujar warga tersebut.
Pemahaman seperti itu menurutnya selain membuat kinerja di sektor pariwisata jadi tidak terukur, konsep dan evaluasi untuk sektor ini juga menjadi tak bisa dilakukan dengan baik.
Untuk itu dia berharap agar dalam penyusunan draf Ranperda ini pemko tidak sekedar mengundang dan meminta masukan dari seseorang karena embel-embel titel atau jabatannya, tetapi orang yang harus benar-benar mengerti dunia kepariwisataan. Dan agar tidak memakai jasa konsultan yang itu-itu saja bila pemikiran dan konsepnya selama ini tidak membuahkan hasil yang baik.
“Mau dia S2 atau S3 kalau dia tidak paham kepariwisataan apa gunanya? Karena pariwisata bukan berarti karena dia banyak uang lalu pergi jalan-jalan dan kemudian butuh alkohol dan perempuan, itu pemahaman salah kaprah, daerah-daerah yang pemahamannya seperti itu sektor wisatanya tidak akan pernah maju,” ungkapnya. [nda]
Baca juga:
Karang Anyer Makin Sepi; Antara Bilik Esek-esek dan Prostitusi
