isiantar.com – Hingga saat ini praktek pungutan liar (pungli) terutama pada aspek pelayanan publik yang berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan berdampak pada turunnya wibawa pemerintah, masih terus terjadi. Dan kondisi tersebut memerlukan penanganan yang serius untuk pemberantasannya.
Hal itu disampaikan Walikota Pematangsiantar, Hefriansyah SE, saat membuka sosialisasi Satgas Saber Pungli di Ruang Data Pemko, Senin (3/12/2018), yang dihadiri Kombes Pol. Eko Kristianto, SIK, M.Si (Irwasda Poldasu) selaku Ketua Satgas UPP Saber Pungli Provsu, DR. H.O.K Hendry, M.Si (Inspektur Provsu) selaku Wakil Ketua 1, Kapolres AKBP Heribertus Ompusunggu, WakaPolres selaku Ketua Pelaksana UPP Saber Pungli Kota Pematangsiantar, mewakili Kajari, mewakili Dandim 0207/Simalungun, dan undangan lainnya.
Upaya pemberantasan dikatakannya dapat dilakukan melalui pendekatan subtansi terhadap aspek terjadinya pungli, seperti pendekatan hukum, budaya dan ekonomi. Dan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera.
Ia juga mengingatkan bahwa kebersamaan dalam pemberantasan pungli oleh anggota satgas sangat diperlukan demi mencapai hasil yang maksimal.
Lewat kegiatan ini walikota juga menyampaikan harapan kepada seluruh jajarannya untuk bekerja sungguh-sungguh agar Siantar bebas dari segala bentuk pungutan liar.
Kegiatan sosialisasi yang akan berlangsung selama dua hari yakni 3 – 4 Desember 2018 ini, diikuti para pimpinan OPD, Direktur BUMD, Camat, Lurah dan Kepala SMP Negeri se-Kota Pematangsiantar. [nda]
