Serapan Anggaran Pemko Siantar Rendah, Apa Dampaknya Bagi Masyarakat?

isiantar.com – Tahun Anggaran 2018 tersisa tinggal empat bulan lagi, tetapi serapan anggaran di Pemko Siantar masih sangat rendah. Persentase rata-rata serapan anggaran itu — khususnya untuk Belanja Modal (yakni pos belanja yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat) — masih di bawah 30 persen.

Rendahnya serapan anggaran ini tentu berdampak tidak baik bagi masyarakat.

Misalnya, jalan yang harusnya sudah selesai 9 km, ternyata baru dibangun sepanjang 3 km. Atau saluran irigasi yang seharusnya sudah selesai 20 km, ternyata masih cuma 5 km. Padahal sebenarnya di sejak awal tahun, uang atau biaya untuk pembangunan tersebut (yang notabene adalah dari masyarakat) sudah tersedia di rekening pemko.

Efek Domino Kerugian yang Ditimbulkan

Lemahnya serapan anggaran bisa mengakibatkan kerugian berlapis, salah satunya adalah lesunya perekonomian. Sebab stimulus yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi seperti jalan yang bagus, irigasi yang baik atau kondisi kesehatan masyarakat, tidak hadir secara maksimal karena rendahnya serapan anggaran tadi.

Rendahnya pertumbuhan ekonomi ini juga berefek pada rendahnya penciptaan lapangan kerja, sehingga kemiskinan sulit diturunkan.

Kemudian, rendahnya atau gagalnya target serapan anggaran juga bisa berakibat hilangnya manfaat belanja. Sebab dana yang dialokasikan tidak semua bisa dimanfaatkan, yang berarti terjadinya idle money (dana yang menganggur sebagai dana yang tidak produktif dan oleh karenanya tergerus oleh inflasi).

Berpotensi Dikorupsi

Serapan angaran yang rendah akan mengakibatkan tumpukan program di akhir tahun. Di akhir tahun, tiba-tiba, penyerapan anggaran akan digenjot. Pengerjaan proyek dimana-mana. Sekalipun sudah tengah malam, Kamis malam, atau hari Minggu.

Penggenjotan penyerapan anggaran di akhir tahun ini, biasanya juga tidak bisa maksimal. Alhasil akan menciptakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Nah, SILPA ini bisa menjadi mengandung “tipu daya” karena banyaknya sisa uang yang lebih.

Ilustrasinya, jika dana pembangunan Rp 5 miliar tetapi yang terpakai cuma Rp 3 miliar, kalau si pejabatnya mau berbuat jahat, dia bisa tulis di laporan bahwa yang terpakai adalah Rp 4 miliar. Satu miliar lagi, masuk ke kantong pribadi.

Selain itu, serapan anggaran tidak maksimal juga bisa membuat pegawai pemko berpotensi melakukan pemalsuan laporan keuangan.

Pasalnya, profesionalisme PNS juga dinilai dari maksimalnya serapan anggaran. Maka, mereka akan berpotensi membuat laporan tanggal mundur. Biar jadi profesional. Pengerjaannya baru dimulai bulan Agustus, namun di dalam laporan, dimulai Februari. (*)