isiantar.com – Aparat hukum diminta memantau dan mengawasi proses revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, yang saat ini tengah berlangsung. Pasalnya, di kota ini banyak politisi-dan-pengusaha-berpengaruh yang menggeluti bisnis property yang dianggap berpotensi mempengaruhi asas keadilan pada revisi tersebut.
“Pada proses seperti inilah sering muncul istilah ‘jual pasal’, para pejabat atau politisi yang terlibat pembahasannya rentan mengintervensi supaya pasal-pasal dalam Perda tersebut menguntungkan dirinya atau kroninya. Di sini sangat rentan suap, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan,” ujar Henry Purba SH, salah seorang warga yang berdomisili di Jalan Rakutta Sembiring, Sabtu sore (8/4/2017).
Maka, lanjut Henry, menjadi penting bagi polisi dan jaksa untuk memantau apalagi mengingat revisi Perda yang berlangsung saat ini bersamaan dengan massalnya kritik publik terhadap banyaknya bangunan perumahan yang menyalahi aturan RTRW.
“Bahkan KPK sebaiknya fokus memantau ini, karena kita lihat ini bisa menjadi kasus besar karena banyaknya perumahan-perumahan yang kita lihat menyalahi perundang-undangan. Sudah menjadi banyak sekali pihak yang berkepentingan di sini,” imbuhnya.
Indikasi “abuse of power”?
Sebagaimana diketahui, polemik banyaknya bangunan perumahan yang diduga menyalahi aturan di Pematangsiantar kian mencuat ke permukaan saat Komisi III DPRD Siantar, memanggil dinas-dinas terkait untuk Rapat Dengar Pendapat di Ruangan Komisi, Senin (6/3/2017) lalu.
( Baca Juga: Ditarget Pasokan Beras, Kadis Pertanian Keluhkan Irigasi Rusak )
Namun sejumlah pihak yang ikut meyaksikan rapat justru menilai rapat tersebut sangat bias.Sebab rapat yang awalnya diketahui untuk mengkritisi pemko atas sengkarut kondisi penataan ruang, di menit-menit akhir pembahasan rapat justru lebih ke persoalan bagaimana agar tidak ada pihak — termasuk para pebinis properti yang telah membangun di atas areal pertanian dan DAS – yang akan menjadi rugi di atas realita yang telah terjadi.
( Baca Juga: DPRD dan Pemko Bahas Sengkarut Penataan Ruang )
Bahkan dalam rapat tersebut ada anggota DPRD peserta rapat yang melontarkan istilah Diskresi, yang kesannya berharap agar pemko mau menerbitkan sebuah yang aturan baru terkait tata-ruang yang teks-teksnya menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini.
“Rapatnya jadi bias. Padahal tadinya sudah sempat mengerucut bahwa ada yang melanggar undang-undang. Harusnya kan itu dulu yang diselesaikan, siapa yang mengambil keuntungan, desak pertanggungjawabannya, laporkan,” ujar Gunawan, Sekretaris Eksekutif GoMo yang ikut menyaksikan rapat pada hari itu. [nda]
