isiantar.com – Sebagai daerah agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, ternyata di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, sektor pertanian belum menjadi sektor yang menjanjikan untuk memberi kesejahteraan.
Hal itu disebabkan berbagai faktor. Namun, bila dirunut, masalah-masalah yang merudung sektor pertanian di daerah ini merupakan turunan dari belum maksimalnya kinerja aparatur serta kurangnya alokasi anggaran.
Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Umar Yani, yang diwawancarai isiantar.com, pada Kamis siang (23/3/2017), di kompleks Gedung DPRD Kabupaten Simalungun.
Menurut Umar Yani, dari sudut politik anggaran, jika dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan pemkab kepada sektor-sektor yang lain, sejauh ini pemkab memang masih terlihat memberi perhatian kepada sektor pertanian.
Namun, bila dicermati dengan lebih kritis — mengacu fakta bahwa Kabupaten Simalungun adalah daerah agraris yang mayoritas penduduknya hidup bertani — maka anggaran yang dialokasikan selama ini belumlah mencukupi. Apalagi pasca dilakukannya penggabungan beberapa dinas baru-baru ini, sebab dampaknya membuat anggaran untuk sektor pertanian jadi berkurang.
“Kenapa kita bilang kurang? Karena ada beberapa dinas yang digabungkan jadi satu ke Pertanian. Contoh, Perkebunan dan Peternakan sekarang kan digabung dengan Pertanian, jadi anggaran (untuk Pertanian)-nya berkurang,” kata Umar Yani.
Mengenai masalah teknis di lapangan, daerah ini kata Umar Yani masih tetap pada persoalan klasik. Yakni belum tertibnya pola masa tanam serentak. Dan salah satu penyebab lekatnya persoalan itu adalah belum maksimalnya personil Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam menjalankan fungsinya.
“Yang kita sayangkan, ketegasan untuk membuat pola tanam itu tertib, khususnya untuk tanaman padi, kayaknya belum juga tegas, belum serempak aparat ini termasuk PPL dan lain-lain mengkondisikan pemikirannya untuk pola tanam tertib tanam itu. Karena banyak di beberapa daerah tertentu ‘compang-camping’ pola tanamnya itu. Yang ini udah tanam padi, yang ini belum, sehingga hama tikus juga banyak,” bebernya.
Soal adanya warga yang sukses dari bertani, Umar Yani mengakui ada beberapa petani yang bisa dikatakan berhasil. Namun demikian, peran dari pemerintah masih harus dipertanyakan atas keberhasilan tersebut.
“Petani ini berhasil karena (hasil) eksperimen-eksperimennya, percobaannya yang dilakukan itu petani. Maunya kan jangan begitu, maunya petani itu menanam yang sudah berhasil dari (hasil uji coba) pemerintah. Tapi ini kan rekayasa mereka (petani) semua. Tidak ada ‘ini bibit padi bagus dari pemerintah’, tidak ada begitu,” bebernya.
Alih fungsi lahan ancam ketahanan pangan
Hal lain yang menjadi pemikiran serius Umar Yani, yang ia harapkan juga segera disikap dengan serius oleh pemkab, ialah tentang banyaknya lahan persawahan yang beralih fungsi seperti menjadi kawasan perumahan, gudang, dan pabrik.
Beberapa lahan sawah dimaksudnya adalah lahan sawah irgasi teknis yang oleh undang-undang secara tegas dilarang dialihfungsikan. Mirisnya, lahan yang saat ini diduga telah dialihfungsikan adalah lahan terbuka yang bisa dilihat masyarakat dengan mudah setiap saat.
“Contoh itu pabrik yang mau ke simpang dua kan, kita gak tau koq bisa berdiri dia di situ? RTRW gimana, koq bisa berdiri di situ?” tukas Umar Yani yang menurutnya peralihan fungsi seperti itu seharusnya tak boleh terjadi.
Lepas dari peralihan fungsi tersebut yang kemudian itu telah menjadi domain hukum, ke depan, ia berharap pemkab membuat program yang antisipatif untuk hal seperti itu. Misalnya dengan memperbaiki sarana dan pra sarana sektor pertanian.
“Jadi kita harapkan pemerintah harus memaksimalkanlah sarana pertanian, untuk irigasinya, sehingga tidak ada celah bagi petani ‘macam mana tidak ada air koq, kita daratkanlah, kita tanam ini, tanam sawit, tanam ini’, kan gitu. Faktor-faktor itu juga. Termasuk kalau padi sawah, itu bibit padinya harus bagus. Kita tahu sekarang bibit padi itu semua rusak,” katanya.
Penambahan anggaran juga dianggap penting untuk menambah jumlah personil PPL dan pengadaan Demplot (Demonstration Plot) sebagai lahan untuk uji coba pertanian. Hasil uji coba atau eksperimen di Demplot tersebut nantinya diharap bisa jadi contoh untuk diajarkan PPL kepada petani. [nda]
