Siantar — Jumlah masyarakat yang mendaftar ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Pematangsiantar, kian tahun jumlahnya terus berkurang. Bahkan kini ada SDN yang total jumlah muridnya hanya tinggal 43 orang. Kondisi ini membuat Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dispenjar) berencana melakukan merger atau penggabungan atas sekolah-sekolah tersebut.
Adanya rencana merger diakui oleh Kepala Bidang Paud dan Dikdas, Lusamti Simamora M.Si, Rabu (31/3/2020).
Lusamti mengatakan, seyogianya saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan dan analisa atas skema merger tersebut. Namun karena adanya wabah corona, agenda itu ditunda untuk sementara.
“Sebenarnya strategi (merger) ini sudah kita susun, cuma karena (wabah) Covid-19 kita stop dulu,” kata Lusamti.
Dari Lusamti diperoleh data, dari 116 unit SDN yang ada di kota Siantar total jumlah muridnya kini hanya tinggal 15.331 orang. Yang berarti jika diambil rata-rata maka setiap sekolah cuma memiliki sebanyak 132 orang murid.
Dampak Keberhasilan KB
Dari hasil analisa yang dilakukan kata Lusamti, salah satu penyebab berkurangnya murid SDN ini adalah keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di kota ini.
Mengenai klaim keberhasilan KB ini memang pernah disampaikan Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (BP2KB) pada tahun 2017 lalu. Saat itu disebut jika tingkat populasi penduduk di Siantar sudah minus. Yang berarti, bahwa jumlah penduduk yang meninggal dunia, dan yang pindah ke luar kota, sudah lebih tinggi dibandingkan jumlah yang lahir.
Namun pada sisi lain soal Populasi Minus ini, ternyata juga dinilai memberi sinyalemen terjadinya kondisi perekonomian dan pengelolaan kota yang kurang baik di kota ini. Sebab pada klaim itu diakui bahwa kelompok masyarakat yang pergi meninggalkan kota ini adalah kelompok masyarakat berusia produktif, yang selalu menjadi motor penggerak ekonomi pada setiap wilayah.
Adanya persoalan serius disebalik klaim Populasi Minus oleh keberhasilan KB ini dibenarkan DR Robert Siregar, Direktur Pasca Sarjana USI saat itu.
Robert mengatakan, jika Populasi Minus diletakkan pada diskusi mengenai dampaknya ke depan, maka Pemko Siantar dituntut untuk memikirkan aspek pendapatan perkapita ke depan. Karena Populasi Minus akan berdampak signifikan pada perkembangan sebuah kota karena menyebabkan kurangnya tenaga produktif.
Apalagi dari hasil survei yang baru saja ia lakukan kata Robert, ia menemukan bahwa beberapa sektor pekerjaan di kota ini sudah didominasi oleh para pekerja dari luar kota yang hanya tinggal untuk sementara di kota ini.
“Jika kita melihat implikasinya secara berkesinambungan terhadap perkembangan wilayah, ini bisa mengakibatkan tenaga kerja khususnya profesional, datang dari luar. Dan perhitungan perkapita untuk kota ini bukan lagi masuk di wilayah ini karena sudah dibawa oleh tenaga kerja dari luar tadi.
Hal ini bisa kita lihat saat ini, bahwa tenaga kerja (di sektor) perbankan lebih didominasi oleh warga yang bukan orang Siantar. Belum lagi tenaga kerja (sektor) lainnya. Hal ini juga dibuktikan bahwa perkembangan rumah kost yang umumnya diisi oleh tenaga kerja luar,” ungkap Robert saat itu.
Murid SD Swasta Justru Meningkat
Berbeda dengan di SDN yang jumlah siswanya terus menurun, data diperoleh isiantar.com menunjukkan jika jumlah murid di SD Swasta (SDS) ternyata justru terus meningkat. Selain jumlah muridnya, jumlah gedung sekolahnya juga terus bertambah. Jika SDN yang berjumlah 116 unit cuma memiliki total 15.331 orang siswa, maka SDS yang hanya 42 unit ternyata mempunyai 13.638 orang siswa.
Dimintai tanggapan mengenai statistik ini Lusamti mengakui adanya kesenjangan kualitas antara SDN dan SDS di kota ini. Sehingga, meski di SDS dibebankan uang sekolah yang terbilang mahal, masyarakat tetap cenderung memilih mendaftarkan anaknya ke SDS ketimbang SDN demi memperoleh asupan pendidikan yang lebih berkualitas.
Terjadinya kesenjangan kualitas tersebut menurutnya salah satunya disebabkan aspek finansial di SDS yang lebih kuat ketimbang di SDN. Kekuatan finansial yang selain diperoleh lewat uang sekolah siswanya, juga lewat suplai Dana BOS. Sehingga dalam aspek kualitas pendidikan dan disiplin, SDN diakui belum mampu mengimbangi SDS.
“Kendala di negeri ya itu, SDM kita di negeri itu khususnya tenaga kependidikannya, ya berbanding jauh mutunya dengan yang ada di swasta. Kenapa itu bisa terjadi, ya terjadinya masalahnya kembali ke pembiayaan. Swasta dapat pembiayaan dua kali, mereka menerima Dana BOS, mereka menerima uang sekolah dari siswa,” kata Lusamti.
Oleh kekuatan finansial itu kata Lusamti maka pihak SDS lebih berkemampuan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan SDM tenaga pengajarnya. Dan hal ini, belum mampu diimbangi oleh SDN.
“Kemenangan swasta, terima uang sekolah, terima dana bos, kekuatan finansial. Kesempatan mereka untuk mengikuti bimtek, pelatihan-pelatihan, pasti lebih banyak dengan pendanaan itu,” ungkap Lusamti yang juga mengaku bahwa tiga orang anaknya juga bersekolah di sekolah swasta.
Terkait pengakuan Lusamti bahwa anaknya juga bersekolah di swasta ini, survei secara acak yang dilakukan isiantar.com juga menemukan bahwa sembilan puluh persen pejabat di kota Pematangsiantar juga menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Merger Dinilai akan Menjawab Sejumlah Persoalan
Selain akibat persoalan minimnya jumlah siswa, merger yang sedang direncanakan diperkirakan akan mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang sedang terjadi di SDN. Diantara persoalan dimaksud yakni mengenai efisiensi dan efektivitas anggaran, serta kurangnya tenaga pengajar dan kepala sekolah. [nda]
Baca juga:
