Siantar — Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar, Hamdani Lubis, menyebut ada invisible hand atau kekuatan yang tidak terlihat yang menguasai dinasnya yang menyebabkan kualitas sektor pendidikan di kota ini tidak membaik selama dua tahun belakangan.
Hal itu diungkapkan Hamdani ketika Komisi II DPRD Siantar mencecarnya perihal kualitas sektor pendidikan yang merosot, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (17/7/2025).
Awalnya, Hamdani hanya menyalahkan faktor proses perencanaan yang tidak baik oleh pejabat Kepala Dinas sebelumnya, yang menyebabkan serapan anggaran di tahun 2024 sangat rendah, dan menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan (Silpa) mencapai Rp 20 miliar. Yang mana dirinya baru kemudian menduduki jabatan tersebut, setelah anggaran itu disahkan.
Namun, saat Anggota Komisi II Metro Bodyart Hutagaol kembali mencecarnya perihal rendahnya serapan anggaran itu, Hamdani juga mengungkap bahwa Disdik juga mengalami persoalan lain yakni pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabatnya.
Jawaban Hamdani itu membuat Metro merespons sinis. Sebab jawaban itu mengesankan Hamdani tidak sadar, bahwa selaku Kepala Dinas dirinya adalah pemimpin tertinggi di dinas tersebut.
“Pak, tongkat pimpinannya dibawa, libas yang perlu dilibas. Gak bisa jalan, ya sampaikan. Ada inspektorat, (minta) periksa kalau memang betul-betul ada penyelewengan atau yang lain-lain,” ketus Metro.
Ternyata tidak hanya sampai disitu, sinisme Metro itu dibalas Hamdani dengan menyebut bahwa ada juga invisible hand yang menguasai Disdik, yang mampu melumpuhkan kewenangannya dalam memimpin instansi itu.
“Kami sangat senang kalau memang idealisme itu tadi yang mau bapak tanamkan bagi kita semua. Faktanya di lapangan, kenyataannya yang dialami, kami niat untuk itu, tapi terkadang, karena kita juga sudah lihat kenyataannya, banyak invisible hand di belakang (sistem, red) ini.
Yang kalau kita usik (pejabat-pejabat yang bermasalah secara SDM itu, red) masuklah (ancaman, red) telepon, yang kalau kita usik masuklah (ancaman, red) WA, yang kalau kita usik, dipanggil (oleh invisible hand) lah kita,” balas Hamdani, seolah tak mampu menghadapinya.
Ketua Komisi II yang memimpin rapat ini, Hendra Pardede, tampak ingin memberi dukungan kepada Hamdani untuk tetap bertindak ideal ditengah persoalan invisible hand yang dikeluhkan tersebut. Hendra mengatakan pihak manapun akan dapat menerima jika Hamdani melakukan penindakan terhadap bawahannya, jika penindakan itu memiliki alasan yang tepat.
Namun ucapan Hendra itu langsung disela dengan ketus oleh Hamdani. ” Itu kan teori, Pak,” ketusnya.
Menurut Hamdani, peserta rapat hari itu juga sebenarnya memahami situasi yang dia sampaikan itu. Dimana jika ada intervensi dari kekuatan yang lebih tinggi, seorang kepala dinas tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik sebagaimana seharusnya. (nda)
