Siantar — Anggota DPRD Kota Pematang Siantar, Frans Herbert Siahaan, mendesak Pemko untuk serius dan secepatnya menyedikan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baru.
Desakan ini kembali disampaikan politisi kharismatik ini, menyikapi situasi miris yang sudah lama melanda kota ini, yaitu terkait tidak adanya lagi petak makam kosong di sejumlah TPU.
“Jangan sampai terjadi orang mati di Siantar dikubur berdiri, betapa menyedihkan. Jadi harapan saya, tolonglah pemerintah kota bekerja, tolonglah berjuang,” ungkap Frans, Jumat (21/3/2023).
Menurutnya, persoalan tak adanya lagi petak makam kosong yang hingga memunculkan rumor adanya ‘mafia pemakaman’ di kota ini, sesungguhnya tidak akan berlarut bila Pemko mau merobah sikap dengan mau membuka diri dan mendengarkan persoalan masyarakat.
Semisal, ia memaparkan, untuk mendapat lahan dari PTPN yang tujuannya untuk dijadikan sebagai lahan TPU yang baru, sesungguhnya bukanlah hal yang sulit. Apalagi, mengingat Siantar merupakan wilayah yang dikelilingi PTPN.
“Ya seperti di daerah lain ada mendapat pemakaman dari pemerintah juga. Perkebunan itukan (punya) pemerintah juga. G to G (Government to Government) nanti yang bicara. Makanya, harapan saya walikota harus bekerja keras, harus berpikir cerdas untuk ini. Tolong dipanggil pemangku kepentingan Siantar, tokoh masyarakat, tokoh adat, sekaligus DPRD-nya berangkat ke Kementerian BUMN sana minta tanah sedikit. Sedikit loh, kalau hanya tiga-empat hektar saya kira sedikit itu buat PTPN,” jelasnya.
Politisi yang juga Ketua DPC Nasdem Kota Siantar ini berkeyakinan, DPRD dan seluruh masyarakat akan menyambut dan mau ikut berjibaku untuk meloloskan permintaan ini ke pemerintah pusat, seandainya pemko memulai inisiasi ke arah sana.
“Misalkan di (Kecamatan Siantar) Simarimbun sana kan ada tanah kebun di situ. Ya tentu main dari tekanan politik. Saya partai Nasdem tentu punya teman di DPR RI, saya ajak rame-rame ke kementerian BUMN diminta tanahnya sedikit itu. Teman-teman saya yang dari partai lain tentu juga punya jalur ke arah sana. Kenapa Simalungun dapat 200 hektar dari kebun di Tapian Dolok, kenapa Siantar tidak berupaya?” ujarnya kecewa.
“Jangan berfikir hanya ke tanah yang 573 hektar (Tanjung Pinggir) sana, jangan berpikir mau beli. Ini tanpa beli loh ini. Saya pernah dapat bocoran, paling nanti yang kita bayar hanya tumbuhan yang ada di sana. Ya itu tentu harus dibayar oleh pemerintah kota. Daripada nyari, beli, yang notabene bisa masalah?” Bebernya lagi.
Berharap Siantar Punya TPU yang Mirip Pondok Rangon Jakarta
Tidak hanya mendesak Pemko untuk secepatnya menyediakan lahan TPU baru sebagai solusi persoalan masyarakat selama ini, Frans Herbert Siahaan yang dikenal sangat ramah dan aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat ini juga memimpikan adanya TPU di Siantar yang penataannya terkonsep dengan baik, yang bisa menghapuskan kesan kesenjangan sekaligus bisa dijadikan tempat wisata ziarah.
“Itu nanti hendaknya di tata rapi. Di depannya dibuatlah taman pula biar jangan menyeramkan, biar segar. Orang berwisata sambil dia ziarah. Ada loh wisata ziarah namanya. Saya sudah lihat di Jakarta. Bentuk kuburannya sama, ukurannya sama, mau kaya dia tidak boleh buat kuburan beda, sama semua,” tutupnya. [nda]
