isiantar.com — Aliansi Sumut Watch yang terdiri dari ILAJ, Eltrans, Komadem dan Sumut Watch, menyerahkan petisi kepada Dirut PD Pasar Horas Jaya, Bambang Wahono, untuk penuntasan dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan, dan pungli di perusahaan daerah tersebut, Jumat (25/1), sekitar Pukul 10.00 WIB.
Petisi itu pada pokoknya merupakan identifikasi sejumlah dugaan tindak pidana korupsi, penggelapan, dan pungli yang terjadi sejak era kepemimpinan mantan Dirut Setia Siagian, Benny Sihotang, hingga Plt. Dirut Diddy Cemerlang, di rentang tahun 2015 hingga 2018.
Petisi disampaikan dalam suasana pertemuan dialogis yang dihadiri jajaran direksi PD PHJ; Bambang Wahono (Dirut), Imran Simanjuntak (Direktur SDM), Amri Ansary (Direktur Operasional) dan Toga Sihite (Direktur Keuangan), sedangkan dari Aliansi Sumut Watch, Fawer Full Fander Sihite (Ketua Institute Law And Justice – ILAJ), Goklif Manurung (Direktur Program Lembaga Transformasi Sosial – ELTRANS), Daulat Sihombing (Ketua Sumut Watch), dan Monang Nadeak (Koordinator Divisi Advokasi Nonlitigasi Sumut Watch).
Tentang dugaan korupsi diantaranya meliputi pengelolaan dana penyertaan modal sejak tahun 2015 – 2016 sebesar Rp. 3 miliar, kontribusi pedagang kaki lima (PKL), pengelolaan kontribusi dana KIB, kontribusi bulanan pedagang kios, kontribusi kamar mandi dan kontribusi parkir, serta mark-up atau penggelembungan pembelian dan pengadaan 6 (enam) unit sumur bor di Pasar Horas dan Pasar Dwikora yang diduga melibatkan mantan Direktur Keuangan, Agustina br Tampubolon, dan juga dugaan laporan fiktif piutang usaha sebesar Rp. 3 miliar lebih. Akumulasi potensi kerugian dari dugaan tindak pidana korupsi ini diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah.
Dugaan penggelapan meliputi penggelapan 10 (sepuluh) unit kios milik PD PHJ yang terletak di Gedung 2 Lantai 3 Pasar Horas an. DS, penggelapan tagihan kontribusi yang melibatkan dua staf keuangan masing–masing M DY. Silitonga, dan Samianto, yang diperkirakan merugikan perusahaan senilai ratusan juta rupiah.
Dugaan Pungli di Rekrutmen Pegawai
Mengenai pungli, meliputi dugaan pungli atau pemerasan dalam rekrutmen pegawai honor sepanjang tahun 2015 hingga 2017 berdasarkan perhitungan Aliansi Sumut Watch diperkirakan sebanyak 259 orang pegawai honor yang dikali dengan rata- rata besaran pungli Rp. 20.000.000/orang, atau jika ditotal mencapai Rp. 5 miliar lebih.
Kemudian pungli pengangkatan pegawai honor menjadi status calon pegawai yang diperhitungkan berdasarkan rasio jumlah pegawai honor 259 orang dikali rata-rata besaran pungli sebesar Rp. 8.000.000/orang sama, atau total Rp. 2 miliar lebih. Dalam skandal pungli rekrutmen pegawai honor ini, aliansi “mengendus” nama Kabag Kepegawaian berinisial HH terlibat.
Terakhir, dugaan pungli dalam pengangkatan 65 calon pegawai/pegawai tetap pada awal Juli 2018 yang kemudian dibatalkan secara kompak oleh mantan Plt. Dirut, Diddy Cemerlang, Dewan Pengawas Imran Simanjuntak (sekarang Direktur SDM) dan Toga Sihite (sekarang Direktur Keuangan), karena melanggar Peraturan Direksi, dan diwarnai skandal pungli antara Rp. 6 juta hingga Rp. 10 juta. Dalam skandal pungli pengangkatan ke 65 calon pegawai/pegawai tetap ini, lagi-lagi nama Kabag Kepegawaian H br H disebut sebagai orang yang paling bertanggungjawab sebagai terduga pelaku.
Aliansi Sumut Watch dalam Petisi tertanggal 25 Januari 2019 yang dibacakan Ketua ILAJ, Fawer Full Fander Sihite, dihadapan jajaran direksi PD PHJ meminta agar direksi PD PHJ menjadikan pengungkapan skandal korupsi, penggelapan dan pungli di PDPHJ menjadi titik balik untuk pemulihan perusahaan sekaligus sebagai “reminder” atau peringatan kembali untuk mendukung proses hukum.
Kabag Kepegawaian PD PHJ Harus Dicopot
Secara khusus, Aliansi Sumut Watch dalam petisinya memberi warning kepada direksi agar demi perbaikan, skandal pungli pengangkatan 65 calon pegawai/pegawai tetap supaya diusut tuntas, pelakunya harus dicopot bahkan dipecat.
Menurut Aliansi, tugas ini dinilai harus menjadi prioritas utama bagi direksi untuk sekaligus menjadi barometer efektifitas kepemimpinan direksi baru. “Jika pungli 65 pegawai tak mampu dituntaskan, pelakunya tidak ditindak, maka jangan berjanji tentang program”. Demikian disampaikan aliansi.
Penindakan terhadap pelaku pungli 65 pegawai itu menurut aliansi merupakan striger atau titik picu untuk menghentikan praktek pungli dan pemerasan yang seakan terus berulang disetiap pengangkatan pegawai honor, calon pegawai dan/atau pegawai tetap di perusahaan daerah tersebut.
Menutup petisinya, Aliansi Sumut Watch mengatakan, bahwa, “Adalah celaka besar bagi management, mempertahankan pelaku pungli pada jabatan strategis, sebab ia akan menggunakan jabatan untuk membunuh penentang syahwat kejahatannya”. [**]
Baca juga: Ada Wajah Lama di Jajaran Direksi PDAM Tirtauli yang Baru
