isiantar.com – Untuk kesekian kalinya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Adiaksa Purba, menyinggung rencana pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dihadapan Komisi II DPRD.
Kali ini dalam rapat pembahasan RP-APBD 2017, Jumat (15/9) di ruang Komisi II, Adiaksa berkata bahwa pembangunan yang direncanakan bekerjasama dengan pihak ketiga lewat sistem Built Operate Transfer (BOT) itu kini sudah sampai pada tahap menghitung nilai kontribusi yang nanti akan diberi pihak ketiga kepada pemko. Lalu jika penghitungan itu sudah kelar, pemko selanjutnya akan mempublikasi tender atau lelang pengelolaan gedung tersebut di media-media nasional.
Berbeda dengan respon yang biasa ditunjukkan dalam rapat-rapat sebelumnya, dimana biasanya anggota Komisi II terlihat penasaran untuk tahu lebih detil rencana BOT tersebut, pada rapat kali ini mereka terlihat dingin menanggapi tema yang sudah kesekian kalinya dilontarkan Adiaksa itu.
Bahkan, salah seorang anggota komisi, Kennedy Parapat, malah membalas ketus penjabaran rencana pembangunan itu dengan membandingkannya dengan perpustakaan nasional di Jakarta yang baru saja diresmikan Jokowi, dimana gedung perpustakaan 27 lantai — yang menjadi perpustakaan tertinggi di dunia itu — bisa dibangun dengan biaya yang tidak jauh dengan biaya yang disebutkan Adiaksa untuk pembangunan GOR itu.
“Semalam baru saya lihat (tonton) di tivi perpusatakaan tertinggi di dunia hanya 500 miliar, setinggi 27 lantai diresmikan oleh Pak Jokowi. Ini bapak katakan 400 miliar untuk GOR?” Ketus Kennedy pada Adiaksa.
Selanjutnya pada kesempatannya menjawab, Adiaksa tidak menjawab sindiran Kennedy itu. Ia hanya membalas mengenai persoalan-persoalan lain yang turut ditanyakan Kennedy siang itu, yang berpusar pada soal penerimaan pajak.
Namun setelahnya, ketika ada anggota Komisi II lain yakni Henry Dunan Sinaga yang kembali menyinggung pembangunan GOR itu, Adiaksa mengatakan, berhubung sistem pengelolaannya nanti adalah diserahkan kepada pihak ketiga, maka GOR itu nantinya tidak lagi hanya sekadar tempat olahraga seperti sebelumnya melainkan sudah ada tempat perbelanjaan dan hiburan di dalamnya.
“Kan tidak hanya sebatas GOR keinginan kita di sana yang dibangun, Pak. Maunya itu menjadi bangunan yang multifungsi. Selain GOR kita juga sediakan fasilitas untuk tujuan perbelanjaan. Dan memang kami lihat proposal dari pihak ketiga itu (biayanya) hingga 300 miliaran, karena dia juga kan akan menyediakan fasilitas komponen di dalam, seperti studio,” katanya.
Penjabaran Adiaksa yang untuk menjawab Henry Dunan itu kembali disambar Kennedy. Kennedy tetap melihat rencana yang disampaikan Adiaksa itu sebagai bentuk dari cara berpikir yang sempit jika diletakkan pada narasi untuk memajukan kota ini.
Kata Kennedy, bila rencana itu merupakan hasil berpikir secara serius dan matang, seharusnya pemko terlebih dahulu memindahkan SMPN 1 dan SMAN 4 yang berada di sekitar GOR. Dengan pemindahan itu, selain mencegah distorsi terhadap sektor pembangunan pendidikan, skala pembangunan GOR — yang disebut akan multifungsi itu — juga akan bisa diperluas dengan mendirikan bangunan-bangunan pendukung di sekitarnya.
Kembali tidak menjawab poin kritikan Kennedy, tapi Adiaksa justru merunut sejarah munculnya niat mem-BOT-kan pengelolaan GOR. Kata dia, pada masa pemerintahan Hulman Sitorus yang lalu dimana kondisi GOR sudah tidak layak difungsinya, pemko sudah berulangkali meminta bantuan Kementrian untuk merehabilitasi atau membangun kembali GOR.
Namun permintaan itu tak kunjung mendapat respon positif. Sehingga kemudian dikarenakan kemampuan keuangan pemko tidak memungkinkan untuk bisa membangun GOR, maka rencana untuk mempihakketigakan dengan sistem BOT itupun muncul, dan sedang diproses.
( Baca juga: Ternyata Royalti yang diterima Pemko dari Ramayana cuma seharga ruko )
Sementara itu mengenai kondisi kemampuan keuangan pemko yang rendah memang masih terus menjadi sorotan kritikan masyarakat di kota ini. Juga pada rapat lain yang digelar di Komisi III, Sabtu (16/9) lalu, anggota DPRD Frengky Boy Saragih juga menyinggung mengenai kemampuan keuangan yang rendah ini kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jekson Hasan Gultom, yang ia kritik karena tidak mampu menaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang dipimpinnya. “Bagaimana bisa Siantar kota kedua terbesar di Sumatera Utara setelah Medan, kemampuan keuangannya rendah?” Sindir Frengky kepada Jekson. [nda]
