isiantar.com – Meski masa jabatan walikota belum genap berjalan dua tahun, namun isyarat adanya keinginan kuat masyarakat agar pergantian Walikota Siantar segera terjadi, sudah tertangkap dengan jelas.
Isyarat itu juga yang dirasakan dan kemudian diungkapkan secara langsung oleh senioran HMI Siantar-Simalungun, Bahtiar Sinaga, dalam sebuah acara bertajuk “Ngobrol Santai Soal Siantar bareng Alpeda Sinaga” di Grand Palm Hotel, Jalan MH Sitorus, Sabtu 9 Februari 2019 lalu. “Banyaknya orang yang hadir di sini mempunyai pikiran untuk mengganti walikota yang ada (sedang menjabat) ini,” kata Bahtiar.
Sekilas pernyataan itu disampaikan Bahtiar seperti guyonan tapi langsung disambut gemuruh tepuk tangan dan tawa para yang hadir.
Entah apa alasannya, saat gemuruh tepuk tangan, Rindu Marpaung, seorang jurnalis yang bertugas sebagai moderator, menyela dan meminta Bahtiar untuk tidak menggiring pembicaraan ke arah keinginan mengganti walikota. Namun, seorang undangan lain, yakni mantan ketua BKPRMI Zainul Siregar, justru langsung menginterupsi balik Rindu Marpaung supaya tidak mendikte dan menghalangi kebebasan berpikir dan berpendapat dalam acara tersebut.
Baca juga: Aroma KKN Manajemen Kepegawaian Pemko Siantar
Setelah saling menyela usai, Bahtiar pun melanjutkan kesempatannya berbicara. Ia meluruskan bahwa poin yang ia sampaikan itu adalah kesan yang dia tangkap dari apa-apa yang disampaikan para pembicara sebelum dirinya. “Tidak ada lagi orang yang hadir di sini yang tidak punya kapasitas untuk bicara Siantar ke depan. Ada dewannya yang sedang menjabat, ada mantan dewan, ada mantan kepala dinas,” ungkapnya.
Dalam acara itu Bahtiar mendapat kesempatan berbicara setelah mendekati penghujung acara. Sebelumnya, sejumlah figur lain sudah menyampaikan pemikirannya atas kondisi kota Siantar dari berbagai aspek. Diantaranya DR Robert Siregar, Kristian Silitonga, Daulat Sihombing, Sutan Saragih, Sahat Hutauruk, Rudolf Hutabarat, Bulus Sianipar, Fernando Sitorus, Ketua GAMKI Hendra Silitonga, dan Goklif Manurung.
Sutan Saragih, misalnya, sosok yang aktif di kegiatan seni budaya ini menyinggung absennya perhatian pemko pada aspek pelestarian dan pengembangan seni dan budaya. Goklif Manurung mengkritisi kurangnya produktifitas pemko dalam membuat regulasi yang harusnya bisa menjadikan pengelolaan potensi kota ini lebih bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat banyak.
“Hampir setiap hari kita mencatat dan menginventarisasi ada empat berita narkoba di Siantar. Kasus tertangkap, diadili dan sebagainya”. Demikian diungkap praktisi hukum yang juga Ketua Sumut Watch, Daulat Sihombing, yang juga hadir di acara ngobrol santai itu.
Sebelumnya mengenai aspek penegakan hukum Daulat juga menyinggung bahwa Siantar merupakan salah satu kota yang paling bobrok. Ia mengkilas-balik bagaimana di kota ini seorang koruptor yang sudah dipenjara masih diberi lagi jabatan struktural, bahkan diangkat menjadi kadis. Selain persoalan pemenuhan hak-hak publik yang seolah luput dari prioritas.
Ironi yang sekaligus memperjelas masih melekatnya aroma KKN di tubuh pemko saat ini disampaikan salah seorang ketua asosiasi kontraktor, Rudolf Hutabarat. Rudolf mengungkap indikasi perbuatan-perbuatan korup yang saat ini masih melekat di pemko Siantar lewat pernyataan bahwa saat ini tidak ada kontraktor yang mendapat pekerjaan (proyek) kalau tidak melakukan negosiasi di awal. Negosiasi dimaksud ialah dengan “membayar fee di depan”, sebuah istilah yang lebih akrab di telinga kalangan kontraktor untuk menyebut kegiatan sogok-menyogok dengan pejabat pemko supaya diberi proyek. [nda]
Baca juga:
Dua Pantun Hefriansyah di Penetapan Calon Terpilih
Siantar Turun ke Posisi 3 Indeks Kota Toleran
