Siantar — Persoalan kesejahteraan sosial di kota Pematang Siantar berada pada titik nadir atau titik terendah. Jika tidak segera ditangani dengan tepat, kota ini dikhawatirkan akan segera bangkrut.
Hal ini diutarakan oleh pengamat sosial, politik dan hukum, Ferry Simarmata, pada Kamis 4 Mei 2023.
Menurut Ferry, ada beberapa indikator yang bisa terlihat jelas di lapangan mengenai pendapatnya ini. Salah satunya, yakni persoalan lapangan kerja dimana kota ini dapat dikatakan sudah menjadi tempat berkumpulnya para pengangguran terbuka.
“Karena serapan untuk tenaga kerja sangat minim. Dampak dari kondisi ini, tingginya tingkat patalogi sosial seperti marak narkoba dan kriminal lainnya,” ungkapnya.
Kedua, lanjut pria yang juga Paralegal di firma hukum Parade 7 ini, juga terlihat dari daya beli masyarakat yang kini sangat rendah.
“Siantar berada dalam indeks daya beli yang rendah karena fakta yang terjadi, rendahnya nilai pendapatan dihubungkan dengan tingginya biaya hidup. Beberapa kasus yang kita jumpai masih banyak pekerja yang menerima gaji Rp 600.000 per bulan. Alhasil menambah persoalan sosial yang berkembang,” bebernya.
Pemko Siantar sendiri melalui dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) pada tahun 2017 lalu telah mengungkapkan data dimana populasi Siantar minus. Yang artinya, jumlah kelahiran lebih rendah dibandingkan jumlah penduduk yang pergi keluar meninggalkan kota ini.
Meski Dinas P2KB mengungkap data ini dengan narasi kebanggaan atas klaim sukses memasyarakatkan program KB, namun tidak demikian dengan tanggapan sejumlah pengamat. Menurut banyak pengamat hal itu justru disebabkan oleh tidak tampaknya prospek ekonomi yang baik di kota ini, sehingga banyak warga memutuskan untuk hidup di kota lain.
“Penampakan ini yang terjadi di kota Siantar ibarat gunung es, di luar tampak indah dan anggun, tetapi memiliki pondasi yang sangat rapuh, dan menunggu pemantiknya kegaduhan lebih besar akan terjadi kalau tidak ada stimulus sosial yang dilakukan Pemko Siantar,” kata Ferry.

Menurut Ferry, salah satu hal yang baik untuk diterapkan Walikota Susanti Dewayani sebagai solusi atas kondisi ini, adalah segera memberikan stimulus berupa bantuan permodalan atau suntikan dana bagi UKM-UKM yang masih bertahan hidup di kota ini. [nda]
Baca juga:
Tak Becus Kelola Anggaran, Siantar Kena Sanksi Rp 50 Miliar
Tingkat Pengangguran di Siantar Tertinggi se-Sumut