Siantar — Demi mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ Tanggal 25 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah, Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi menggelar rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Pematangsiantar, di Ruang Data Pemko Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Rabu (8/10/2025).
Di dalam rapat ini Walikota yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang, mengatakan, Pemko Pematangsiantar selaku Satuan Tugas (Satgas) sangat mendukung program MBG.
“Pemko bertindak sebagai Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan tugas mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan program berjalan efektif di wilayahnya. Satgas ini memiliki dua fungsi utama, mengawasi SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang berbasis kemitraan dan menentukan titik SPPG terpencil yang akan dihubungkan langsung dengan pemerintah daerah,” terangnya.
Pemko Pematangsiantar akan berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah, tenaga kesehatan, dan penyedia pangan lokal, BPKPD, Bappeda, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Disdukcapil, Bagian Kesra, Dinas LH, Diskominfo, dan termasuk Dinas Perhubungan.
Sebagai Satgas, Pemko Pematangsiantar juga akan berperan mendukung ekonomi lokal, mendorong perputaran sektor ekonomi lokal melalui bahan makanan dari petani, peternak, dan industri makanan setempat, khususnya Kota Pematangsiantar.
Dan secara khusus Walikota juga menyampaikan secara tegas kepada pengurus BGN, supaya merekrut orang yang berdomisili kota Pematangsiantar sebagai bagian dari tim kerjanya, sebab hal ini dapat menurunkan angka pengangguran.
“Karena pelaksanaan Program MBG ini dapat menyerap dan membuka lapangan pekerjaan. Khusus Kota Pematangsiantar, kami berharap BGN Pematangsiantar dapat dan wajib melakukan rekrutmen yang terbuka dan transparan serta menyerap tenaga kerja yang layak bagi warga Pematangsiantar dalam membantu mensukseskan program MBG,” tukasnya.
Selain itu program MBG yang diharapkan berjalan lancar juga diinginkan dapat mengatasi inflasi serta menurunkan secara signifikan kasus stunting.
“Kolaborasi dan sinergi Pemerintah Kota dan BGN harus sinkron, karena ini adalah program yang berkelanjutan,” tuturnya.
Sebelumnya, Perwakilan BGN Kota Pematangsiantar, Party O, memaparkan bahwa total jumlah penerima manfaat MBG di Pematangsiantar sebanyak 11.413, yang tersebar di 29 lokasi termasuk 1 Posyandu dengan penerima manfaat ibu hamil dan balita.
“Lokasi dapur MBG tidak boleh jauh dari tempat tujuan pendistribusian (sekolah atau posyandu), guna meminimalisir waktu ke lokasi yang ditempuh. Jaraknya lebih kurang dari 5 kilometer,” katanya.
Ia juga menyampaikan, setiap SPPG wajib memenuhi sertifikat, antara lain Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan sertifikat halal.
“Sertifikasi ini penting sebagai standar penyelenggaraan program MBG agar meminimalkan risiko kontaminasi dan gangguan kesehatan, dan kita sedang akselerasi agar semua dapat tercapai segera,” katanya.
Sementara itu penyaluran MBG di Pematangsiantar terpantau sudah mulai disalurkan pada 19 Mei 2025 lalu. Penyaluran yang disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Muhammad Hamdani Lubis ini berjalan lancar dan mendapat sambutan baik dari para guru.
Kepala SMPN 7 Pematangsiantar Mangiring Panjatan, misalnya, mengatakan program ini dapat membantu orang tua murid sehingga tidak perlu lagi menyediakan bekal bagi anak ke sekolah. Selain itu siswa-siswinya juga akan terhindar dari mengkonsumsi makanan instan. (Adv)
