isiantar.com – Hingga dua bulan setelah dilantik, informasi tentang kinerja empat orang direksi Perusahaan Daerah Pembangunan dan Aneka Usaha (PD PAUS) yang baru, masih sunyi sepi. Sementara masyarakat, menunggu-nunggu gebrakan fenomenal dari empat orang yang dilantik walikota itu.
Pasalnya, sejak dibentuk tahun 2014 lalu PD PAUS tercatat sudah menggunakan Rp. 20 miliar dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD. Dan di rentang waktu yang sama, perusahaan ini justru telah punya hutang Rp. 14 miliar ke sejumlah pihak.
Sedikit kilas-balik, setahun pasca dibentuk di 2014 lalu PD PAUS memang telah menghadirkan banyak peristiwa ke tengah-tengah publik Siantar. Diantaranya, peristiwa pengunduran diri beberapa direksi, tudingan kutipan liar saat rekrutmen pegawai, polemik perihal konsep yang dinilai kurang logis, tuntutan pengembalian uang pembangunan kios karena tak jadi dibangun, penggeledahan kantor oleh Kejari, dan hiruk-pikuk sejumlah unjukrasa yang membawa tuntutan kekecewaan ke manajemen, pemko, dan DPRD.
Peristiwa-peristiwa itu lalu sempat jadi landasan sejumlah pihak meminta walikota untuk membubarkan perusahaan itu. Ditambah selain konsep awalnya dinilai sudah tidak jelas, perusahaan ini juga dikhawatirkan ingin “menjarah” bidang-bidang usaha yang sebaiknya diserahkan kepada publik atau swasta.
Desakan pembubaran semakin kuat di tahun-tahun akhir masa jabatan Direktur Utama, Herowin Sinaga. Walikota diminta setidaknya melakukan evaluasi untuk menguji rasionalitas pemberian pendanaan lagi ke perusahaan ini.
Bahkan, sebelumnya, masih di tahun 2015, salah seorang inisiator pembentukan yang kemudian juga sempat menjabat sebagai salah seorang anggota Dewan Pengawas di PD PAUS, Dr Robert Siregar, sudah pernah melayangkan surat meminta dana penyertaan modal ke perusahaan ini dihentikan. Ia juga meminta walikota untuk melakukan audit terhadap perusahaan ini.
Mengenai total hutang PD PAUS yang mencapai Rp. 14 miliar, hasil penelusuran, total itu termasuk untuk gaji pegawai yang belum dibayar, dan hutang uang muka pembelian kios Pasar Melanthon yang uangnya sudah disetor namun kiosnya tak jadi dibangun.
Atas peristiwa-peristiwa itu maka keputusan Walikota Hefriansyah melanjutkan kisah perjalanan PD PAUS dengan melantik jajaran direksi yang baru pada akhir 2018 lalu, mampu membuat terhenyak beberapa pihak. Permintaan pembubaran tak digubris, permintaan evaluasi dan audit juga tak terpublikasi respon pun hasilnya. Maka sebagian lalu menganggap bahwa Hefriansyah telah memiliki perhitungan yang meyakinkan bahwa jajaran direksi yang baru mampu membangun PD PAUS sebagaimana yang tertuang di visi-misi perusahaan itu. Menduga bahwa Hefriansyah dan jajaran direksi baru akan mampu merumuskan langkah-langkah yang akan fenomenal untuk mengatasi situasi itu.
Adapun empat orang jajaran direksi yang baru untuk masa kerja 2018-2022 itu ialah Bernhart BM Hutabarat sebagai Direktur Utama, Evra Sassky Damanik sebagai Direktur Produksi dan Operasional, Sarjono Tulus Siagian sebagai Direktur Perencanaan dan SDM, dan Muhammad Irfan sebagai Direktur Umum dan Keuangan.
“Selain keputusan Hefriansyah untuk membuka seleksi calon direksi baru, keberanian yang empat orang ini ikut mendaftar seleksi itu juga sudah sesuatu yang luar biasa. Artinya, kita merasa mereka-mereka ini sudah punya konsep-konsep yang fenomenal untuk perusahaan itu karena situasi perusahaan itu pun kita tahu penuh dengan persoalan. Yang sebelumnya kan modal Rp 20 miliar, lalu ‘hasilnya’ berupa hutang Rp 14 miliar. Ya, sekarang kita tinggal tunggulah langkah-langkah fenomenal dari mereka-mereka ini,” kata Kristian, salah seorang warga, Rabu sore (20/2/2019), di kawasan Simpang Empat. [nda]
