isiantar.com – Penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan Pasar Dwikora beberapa hari lalu memunculkan ancaman serius bagi pemerintahan Hefriansyah. Penggusuran dinilai tidak memiliki solusi yang rasional, dan hanya menjadi bagian dari trik berbisnis kios seharga Rp 50 juta.
“Ke depan saya melihat mereka (PKL) semakin solid menyatu untuk merongrong pemerintahan (Hefiansyah) sekarang. Tak ada lagi yang bisa mereka perbuat karena ini menyangkut soal perut,” ujar Choki Pardede, Ketua Gabungan Pedagang Kecil Kota Pematangsiantar (Gapek), pada Jumat sore (10/3/2017).
Sebagaimana diketahui, dua hari berturut-turut, Kamis dan Jumat lalu, Satpol PP telah melakukan penggusuran terhadap PKL di sekitar kawasan Eks Terminal Sukadame. Di areal eks terminal sendiri, pemko lewat perusahaan daerahnya baru saja membangun sejumlah kios berukuran 2×2 meter yang tengah ditawarkan dengan harga Rp 50 juta per kios.
“Sebenarnya itu hanya bagian dari trik agar pedagang (PKL) pindah dari lokasi tersebut dan membeli kios itu. Biar kiosnya laku dan Perusda leluasa membangun,” ujarnya.
Menurut Choki, para PKL tidak akan memiliki kemampuan membeli kios tersebut. Sebab andai mereka memiliki uang sebanyak Rp 50 juta, tentu mereka tak pernah akan mau setiap hari bergumul dengan bau, lumpur, sampah dan becek sebagaimana yang mereka lakoni untuk berhidup selama ini.
Justru ia mengkhawatirkan penggusuran tersebut akan memberi implikasi negatif yang sangat serius berupa potensi konflik horizontal antara PKL yang digusur dengan orang-orang yang membeli kios. Sebab dikatakannya, orang-orang yang diketahui telah membeli kios, ternyata adalah orang-orang luar.
Choki sendiri meragukan jika Wakil Walikota Hefriansyah yang masih baru dilantik merestui penggusuran yang dilakukan oleh Satpol PP itu.
“Saya hanya bisa sampaikan agar walikota (Hefriansyah) segera turun tangan agar jangan semakin melebar kemana-mana. Saya yakin Hefriansyah bisa mencari akar masalah,” pungkasnya. [nda]
