Siantar — Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pematangsiantar dalam rangka Konsultasi Publik Rancangan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2025-2029 dan Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan RPKD Tahun 2025-2029, di Ruang Serbaguna Pemko Pematangsiantar, Rabu (17/12/2025).
Wesly menyampaikan umumnya dalam beberapa tahun ini kemiskinan melambat penurunannya. Artinya, kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambat, kerentanan sangat tinggi. Di mana, penduduk dengan tingkat konsumsi sekitar Garis Kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya, dan ketimpangan sangat sulit diturunkan. Di mana laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40% terbawah cenderung rendah.
“Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita harus melakukan penguatan kebijakan dan kelembagaan koordinasi, penajaman intervensi baik program maupun anggaran, serta sinergi dalam arti yang sesungguhnya dan komplementaritas lintas lapis pemerintahan, baik itu dengan pemerintah pusat/provinsi maupun internal pemerintah kota sendiri dengan kecamatan/kelurahan,” terangnya.
Junaedi menegaskan, rencana belanja dalam satu minggu ini akan dievaluasi oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut). Namun nantinya dituangkan melalui Dokumen Pasal Anggaran Tahun 2026.
“Kami mohon kepada rekan-rekan sekalian, khusus yang ada pada kesempatan ini, untuk mengidentifikasi kembali apakah program kegiatan/sub kegiatan uraian belanja yang sudah kita susun sebelumnya telah sesuai RKA, sudah sesuai sasaran yang kita harapkan ini,” terangnya.
Selanjutnya, Junaedi meminta kepada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) agar dalam penyusunan anggaran harus berbasis data dengan pihak kecamatan dan kelurahan ataupun di Dinas Pendidikan (Disdik). Karena Disdik juga memiliki Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Sehingga masyarakat yang berada dalam garis kemiskinan ekstrim dapat terakomodir.
“Nantinya Dinas Ketenagakerjaan tidak ada lagi melakukan pelatihan, namun sudah uji kompetensi, karna kita tidak menyelesaikan akar masalah. Jadi kegiatan-kegiatan kita ter-plot sehingga angka kemiskinan dan pengangguran berkurang. Pelatihan yang diberikan jangan terlalu banyak peserta namun tidak efektif. Lebih baik lima orang saja, namun jam pelatihan ditambah. Sehingga sasaran skill-nya sesuai harapan, dan pengentasan kemiskinan ekstrim dapat terselesaikan,” terang Junaedi.
Junaedi juga menekankan kepada Dinas Kesehatan agar sasaran kemiskinan ekstrim menjadi prioritas.
“Ini kerjanya harus keroyokan, sehingga semua masing-masing dinas terkait ikut bekerja mengentaskan kemiskinan ekstrim. Karena kemiskinan ekstrim ini harus kita perlakukan khusus. Itulah intervensi pemerintah agar kemiskinan ekstrim dapat tertanggulangi. Biarkan orang yang dapat itu-itu saja, namun kemiskinan ekstrim dapat kita selesaikan. Bahkan bantuan hibah untuk rumah ibadah, 5-10 persen dari bantuan tersebut diberikan saudara kita yang di garis kemiskinan ekstrim,” katanya.
Dalam laporannya, Kepala Bappeda Kota Pematangsiantar Sofie M Saragih SSTP MSi mengatakan Rakor TKPK bertujuan membahas rancangan RPKD tahun 2025– 2029 untuk memperoleh masukan penyempurnaan, memetakan rencana program/kegiatan/sub kegiatan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang relevan dengan kondisi Kota Pematangsiantar sehingga lebih fokus, terukur, dan bersinergi.
“Peserta rakor terdiri dari TKPK, para staf ahli, asisten, seluruh kepala organisasi perangkat daerah, PKK, BPS, camat, lurah, kepala puskesmas, pendamping PKH, dan TKSK,” jelasnya.
Narasumber yang hadir Edi Safrijal SSos MIKom, Spesialis Koordinasi, Perencanaan, Penganggaran Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (PR/nda)
