Penulis : Imran Simanjuntak (Dosen STAI SAMORA, Aktivis 98)
Republik ini sedang berada dalam fase gejolak yang tidak sederhana. Di permukaan, kita melihat demonstrasi mahasiswa, perdebatan politik, dan polarisasi sosial yang semakin keras. Namun di balik semua kegaduhan itu, ada ironi besar: republik ini gaduh di sampul, tetapi sunyi pada inti persoalan yang menentukan masa depan bangsa.
Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, justru terpinggirkan oleh praktik penguasaan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai segelintir elite ekonomi, politik, dan oligarki. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tetapi pendapatan SDA hanya menyumbang sebagian kecil APBN. Keuntungan besarnya justru mengalir kepada oligarki domestik, korporasi asing, dan elite politik yang menikmati rente kebijakan. Dan rakyat menanggung beban pajak, dampak lingkungan, dan harga energi yang tetap tinggi. Inilah paradoks besar republik: negara kaya SDA, tetapi rakyat tetap harus membayar mahal untuk hidup di dalamnya.
Di tengah situasi itu, gerakan mahasiswa dan rakyat kembali menguat. Namun energi besar ini justru terpecah oleh sensasi algoritma. Serangan terhadap Budiman Sudjatmiko menjadi contoh bagaimana gerakan mahasiswa dapat diarahkan pada figur, bukan struktur. Budiman—yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan demokrasi—menjadi sasaran kritik yang lebih bersifat personal daripada analitis. Kritik itu viral bukan karena substansinya kuat, tetapi karena algoritma media sosial memprioritaskan konten yang memicu emosi. Gerakan mahasiswa yang seharusnya menjadi kekuatan moral justru terseret dalam pusaran sensasi digital.
Fragmentasi semakin terlihat ketika sebagian mahasiswa dan kelompok masyarakat terseret dalam mobilisasi massa pendukung MBG. Mobilisasi ini memperlihatkan bagaimana gerakan rakyat dapat diarahkan untuk memperkuat kepentingan politik tertentu, bukan memperjuangkan isu struktural seperti penguasaan SDA atau ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, muncul pula gelombang serangan dan dukungan terhadap Tiyo Ardianto. Tiyo menjadi simbol baru kritik terhadap kekuasaan, tetapi perdebatan tentang dirinya lebih banyak berkutat pada personalitas, bukan pada gagasan atau struktur ekonomi-politik yang ia kritik. Polarisasi ini memperlihatkan bagaimana ruang publik digital memecah gerakan rakyat menjadi kubu-kubu kecil yang saling serang, sementara akar persoalan tetap tak tersentuh.
Media sosial memperkeruh keadaan. Algoritma bekerja dengan logika sederhana: konten yang memicu emosi akan disebarkan lebih luas. Konten provokatif, hoaks, dan serangan personal lebih cepat viral dibanding analisis struktural. Dalam ekosistem ini, buzzer memainkan peran penting dalam menggiring opini, menyerang tokoh tertentu, mengalihkan isu SDA, dan memperkuat polarisasi. Ruang publik digital akhirnya dipenuhi drama politik, bukan diskusi kebijakan. Konflik horizontal diperkuat, sementara konflik vertikal—antara rakyat dan oligarki—ditutupi.
Gejolak republik hari ini bukan sekadar konflik politik, tetapi krisis struktural yang berakar pada penguasaan SDA dan manipulasi opini publik. Selama kekayaan alam dikuasai segelintir elite, rakyat akan terus menanggung beban fiskal dan sosial. Selama gerakan rakyat diarahkan pada isu permukaan, perubahan tidak akan terjadi. Dan selama algoritma menjadi arsitektur konflik, polarisasi akan terus menguat. Republik ini menggelitik bukan karena lucu, tetapi karena ironi yang menyakitkan: kita ribut di sampul, tetapi isi buku republik ini ditulis oleh kekuatan yang tak pernah kita pilih.
Pematangsiantar, Jumat 19 Juni 2026.
