Siantar — Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Pematangsiantar, Budi Utari, yang diberhentikan dari jabatan sekda lewat SK Penjatuhan Disiplin berupa Pembebasan dari Jabatan Sekda tertanggal 24 September lalu, dan kemudian ditugaskan menjadi staf di Satpol PP, melakukan perlawanan dengan melayangkan surat pengaduan ke lembaga DPRD.
Informasi diperoleh isiantar dari sejumlah narasumber memastikan, surat pengaduan Budi tersebut sudah diterima bagian umum sekretariat DPRD pada Selasa tanggal 2 Oktober 2019.
Dalam surat yang ditulisnya di empat lembar HVS, Budi mengawalinya dengan menyampaikan keberatan-keberatannya terhadap poin-poin konsideran yang tertera dalam SK pemberhentiannya bernomor 800/556/IX/Wk-Thn.2019 tersebut.
Ada 4 konsideran yang ditentang Budi.
Pertama, konsideran menimbang poin (b) yang menyebut Budi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sehubungan tidak dievaluasinya P-APBD tahun 2018 lalu akibat keterlambatan penyampaian kepada gubernur.
Terkait keterlambatan itu, kata Budi, sebelumnya dia sudah mengingatkan soal tenggat jadwal pembahasan P-APBD kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Namun kepala BPKD saat itu menjawab jika penyampaian yang lewat jadwal 2 hari jadwal tidaklah masalah, seperti di tahun-tahun sebelumnya. Maka untuk konsideran ini Budi menilai dirinya sudah menjalankan tugasnya selaku ketua TPAD.
Kedua, yaitu konsideran yang menyebutnya tidak transparan dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Seleksi Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
Untuk konsideran ini, Budi mengatakan bahwa proses seleksi badan pengawas perusahaan daerah sudah sesuai dengan mekanisme dan administrasi yang ada. Dan setiap tahapannya juga selalu dilaporkan kepada walikota melalui Kabag Perekonomian Setdako selaku Sekretaris Pansel.
Konsideran ketiga, konsideran yang menyebut Budi telah melakukan tindakan yang melampaui wewenangnya dengan menandatangani surat penugasan Tenaga Harian Lepas (THL).
Menjawab hal ini Budi berpendapat bahwa penandatangan surat penugasan THL masih bagian kewenangannya. Apalagi sebelumnya dua sudah pernah meminta pertimbangan kepada BKD tentang apakah dia bisa menandatangani surat penugasan tersebut, yang dijawab BKD bisa.
Jawaban yang sama disampaikan Budi untuk konsideran keempat yang menyebut dirinya telah melakukan tindakan melampaui kewenangannya dengan menandatangani surat persetujuan Pindah ASN. Dia selaku sekda saat itu kata Budi sudah terlebih dahulu mempertanyakan kepada BKD apakah itu juga bagian dari wewenangnya. Setelah dijawab BKD bahwa masih kewenangannya, maka dia pun menandatangani draf persetujuan Pindah ASN yang dibuat oleh BKD.
Budi selanjutnya menilai jika SK pemberhentian dirinya dari jabatan sekda itu juga telah melanggar dan tidak sesuai Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, Jo Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010.
Diantara beberapa alasannya kata Budi adalah, bahwa sebelum terbitnya SK pemberhentiannya itu dia sama sekali tidak pernah dipanggil secara tertulis oleh walikota untuk dilakukan pemeriksaan. Dia juga mengaku belum pernah diberikan teguran secara lisan maupun tulisan, dan juga tidak pernah diberikan fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Pada bagian akhir suratnya, karena merasa tidak pernah melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan, Budi memohon lembaga DPRD untuk menyikapinya dengan arif dan memproses lebih lanjut tindakan walikota yang disebutnya telah melakukan tindakan kesewenang-wenang. [nda]
