Oleh: Alhafif Syahputra*
Kementerian Agama merupakan salah satu Kementerian yang berada di bawah Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kementerian Agama merupakan kementerian yang hanya ada di Negara Indonesia. Sebagai sebuah kementerian yang khas Indonesia, tentunya pembentukannya memiliki nilai historis yang unik. Dimulai dari siding pertama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang berlangsung pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan sidang adalah untuk merumuskan dasar Negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut terjadi perdebatan yang tajam antara dua kubu yaitu kubu golongan kebangsaan (Nasionalis) dan kubu Islam. Kubu golongan kebangsaan (Nasionalis) menginginkan Negara persatuan yang memisahkan urusan agama dari Negara (sekuler), sedangkan kubu golongan Islam menginginkan Negara berdasarkan syariat Islam karena mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas Islam. Karena belum mencapai kata sepakat hingga sidang berakhir maka dibentuklah sebuah panitia kecil untuk menjembatani kedua kubu ini yang disebut dengan Panitia Sembilan. Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menyepakati Piagam Jakarta (Jakarta Charter), yang di dalamnya terdapat tujuh kata krusial: “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Dengan adanya tujuh kata-kata ini memicu protes dari tokoh-tokoh Indonesia timur. Mereka merasa keberatan dengan dicantumkan tujuh kata ini dalam Piagam Jakarta, dan mengancam akan keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tujuh kata ini tidak dihapus dari mukaddimah Piagam Jakarta. Pada 18 Agustus 1945, setelah melalui proses lobi oleh Mohammad Hatta bersama dengan Wachid Hasjim kepada tokoh-tokoh Islam (seperti Ki Bagus Hadikusumo), tujuh kata tersebut dihapus demi menjaga persatuan bangsa dan mengakomodasi keberatan dari warga Indonesia Timur.
Penghapusan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan tokoh Islam yang merasa aspirasi mereka tidak terakomodasi sepenuhnya. Kemudian tokoh-tokoh Islam mengusulkan pembentukan Kementerian Agama dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Usulan ini ditolak karena dianggap bisa memicu eksklusivitas agama. Pada sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tanggal 25-27 November 1945, utusan Karesidenan Banyumas yang dipimpin oleh K.H. Abu Dardiri, K.H.M. Saleh Suaidi, dan K.H.M. Sukoso kembali mengusulkan pembentukan Kementerian Agama. Mereka berargumen bahwa dalam negara merdeka, urusan ibadah, nikah, talak, dan rujuk bagi umat Islam harus diatur oleh lembaga setingkat kementerian, bukan sekadar kantor kecil. Pemerintah akhirnya mengabulkan usulan ini sebagai bukti bahwa negara tetap memperhatikan kehidupan beragama meski tidak berdasarkan syariat Islam secara konstitusional. Kementerian Agama resmi berdiri pada 3 Januari 1946 dengan Haji Mohammad Rasjidi sebagai menteri pertamanya. Banyak sejarawan berpendapat bahwa pembentukan Kementerian Agama merupakan bentuk akomodasi atau “hadiah” negara terhadap kelompok Islam setelah mereka merelakan penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Dengan adanya Kementerian Agama berarti negara hadir untuk memfasilitasi kebutuhan umat beragama (seperti pendidikan madrasah, urusan haji, dan peradilan agama) tanpa harus menjadikan satu agama tertentu sebagai hukum dasar Negara.
Kini pada usianya yang 80 tahun kementerian Agama terus mengadakan pembenahan. Dengan motto Ikhlas Beramal Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki berbagai program strategis yang dirancang untuk melayani seluruh umat beragama di Indonesia. Program-program ini dirangkum dalam 7 (tujuh) Program Prioritas yang menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir, yang dicanangkan oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sejak tahun 2021. Program-program ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang modern, melayani, dan inklusif. Program tersebut adalah pertama, penguatan moderasi beragama. Ini adalah program “payung” yang bertujuan memastikan cara beragama masyarakat tetap berada di jalur tengah, menghargai keberagaman, dan menolak ekstremisme. Dalam melaksanakan program ini Kementerian Agama merumuskan empat pilar sebagai tolok ukur apakah seseorang atau sebuah lembaga memiliki cara pandang yang moderat. Empat pilar itu adalah Komitmen Kebangsaan yaitu menerima Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai consensus Nasional. Kemudian Toleransi yang artinya memberi ruang dan menghormati perbedaan keyakinan serta pendapat orang lain. Lalu Anti Kekerasan, yaitu menolak penggunaan kekerasan fisik maupun verbal dalam memperjuangkan keyakinan dan perubahan sosial. Dan yang terakhir Akomodatif Terhadp Kebudayaan Lokal, yang artinya menghargai tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama.
Kemudian program kedua, transformasi digital. Transformasi digital dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mengubah wajah birokrasi yang sebelumnya dikenal kaku dan manual menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi. Inovasi paling mencolok dari transformasi digital adalah peluncuran aplikasi Pusaka. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan yang sebelumnya tersebar di banyak situs web dan aplikasi berbeda ke dalam satu platform tunggal.
Layanan di dalamnya meliputi absensi pegawai Kemenag, pendaftaran Haji dan Umroh, sertifikasi halal (BPJPH), pendaftaran nikah (SIMKAH), layanan pendidikan (EMIS) dan imformasi keagamaan seperti waktu salat, naskah khutbah, dan direktori rumah ibadah. Kemudian transformasi digital bidang pendidikan seperti madrasah dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Kemenag saat ini mengelola ribuan madrasah dan perguruan tinggi agama Islam. Transformasi di bidang ini mencakup EMIS 4.0 yaitu sistem basis data tunggal untuk memantau data siswa, guru dan sarana prasarana secara real-time. e-RKAM yaitu elektronik rencana kerja dan anggaran madrasah untuk tranparansi pengelolaan dana BOS. Mooc Pintar yang merupakan platform pelatihan guru secara during yang memungkinkan ribuan guru belajar tanpa terkendala jarak dan biaya. Kemudian transformasi layanan KUA yang akan merobah imej masyarakat tentang KUA yang dulunya identik dengan tumpukan buku besar kini bergeser kearah digital. Aplikasi tranformasi layanan KUA ini dalam telah dilunsurkan Kartu Nikah Digital, dimana pasangan pengantin kini mendapatkan kartu nikah dalam bentuk digital yang dapat dikirim via whatsApp atau email. Lalu ada juga SIMKAH Web yaitu system imformasi yang terintegrasi dengan data kependudukan (Dukcapil) untuk validasi data calon pengantin. Kemudian Kemenag juga membangun Data Center yang bertujuan untuk menghilangkan ego sektoral antar direktorat. Targetnya adalah mewujudkan Single Identity Number (SIN) bagi seluruh ekosistem Kemenag, sehingga kebijakan yang diambil pimpinan berdasarkan pada data yang akurat (Data Driven Policy). Dapat disimpulkan bahwa transformasi digital ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan upaya Kementerian Agama untuk menghapus citra birokrasi yang lambat dan memberikan pelayanan yang lebih adil bagi seluruh umat beragama.
Program ketiga, revitalisasi KUA (Kantor Urusan Agama) yang merupakan program prioritas dengan bertujuan untuk mengubah wajah KUA dari sek.adar “kantor tempat menikah” menjadi pusat layanan keagamaan yang profesional, modern, dan inklusif di tingkat kecamatan. Ada empat asfek utama dalam program revitalisasi KUA yaitu yang pertama adalah peningkatan kualitas layanan publik. KUA tidak hanya melayani pendaftaran nikah dan rujuk tetapi fungsi KUA dirubah untuk melayani seluruh masyarakat dalam berbagai aspek seperti layanan zakat dan wakaf, bimbingan manasik haji, konsultasi keluarga sakinah serta layanan sertifikasi halal. Yang kedua adalah tranformasi kelembagaan dan sarana prasarana. Pemerintah dalam hal ini Kemenag melakukan perbaikan fisik dan fasilitas kantor. KUA yang masuk dalam program revitalisasi direnovasi dengan standar gedung yang lebih nyaman, memiliki ruang konsultasi privat, dan fasilitas ramah disabilitas. Tujuannya agar masyarakat merasa dihargai saat datang mencari pelayanan Negara. Yang ketiga adalah digitalisasi Layanan (Simkah Web). Revitalisasi ini juga mencakup integrasi sistem informasi. Melalui aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web, data kependudukan terintegrasi langsung dengan Dukcapil. Hal ini memudahkan verifikasi data, mencegah pemalsuan dokumen, dan memungkinkan pengantin mendapatkan Kartu Nikah Digital secara instan. Yang keempat adalah penguatan SDM (Penghulu dan Penyuluh). Kualitas penghulu dan penyuluh ditingkatkan melalui berbagai pelatihan, sehingga diharapkan penghulu tidak hanya sebagi pencatat nikah tetapi juga sebagai konselor keluarga. Penyuluh Agama tidak hanya bertugas memberikan bimbingan agama melainkan juga dapat bertugas sebagai agen moderasi beragama di masyarakat untuk mendeteksi dini konflik keagamaan dan memberikan edukasi keagamaan yang menyejukkan.
Program keempat, cyber university (Universitas Islam Siber Nurjati). Program ini merupakan langkah revolusioner Kementeria Agama untuk menyediakan akses pendidikan tinggi keagamaan Islam yang fleksibel, terjangkau dan tanpa batas geografis. Pusat dari program ini adalah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon (dahulu IAIN Syekh Nurjati), yang secara resmi ditetapkan sebagai pilot project sekaligus satu-satunya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) berbasis siber penuh di Indonesia. Program ini didorong oleh realitas banyaknya guru madrasah, santri, dan masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) yang kesulitan melanjutkan pendidikan tinggi karena kendala biaya, jarak, dan waktu. Cyber University hadir sebagai solusi untuk Demokratisasi Pendidikan Pemerataan Akses dan Efisiensi. Berbeda dengan universitas konvensional, UIN Siber Syekh Nurjati mengedepankan metode PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh. Mulai dari pendaftaran, perkuliahan, hingga ujian dilakukan secara daring melalui Learning Management System (LMS). Pembelajaran didukung oleh modul digital, video interaktif, dan perpustakaan digital (OIER – Open Islamic Educational Resources). Salah satu program studi andalannya adalah PJJ Pendidikan Agama Islam (PAI) yang sangat diminati oleh para guru honorer untuk meningkatkan kualifikasi akademik mereka. Sebagai kampus siber, universitas ini membangun infrastruktur digital yang kuat Memiliki gedung siber modern, laboratorium virtual, dan pusat pengembangan media pembelajaran. Para dosen dibekali sertifikasi internasional (seperti CMCC) dalam mengelola pembelajaran daring yang berkualitas. Kemudian mengadopsi teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam tata kelola administrasi dan akademiknya.
Program kelima, Kemandirian Pesantren. Program ini adalah upaya strategis Kementerian Agama untuk menjadikan pondok pesantren sebagai unit yang tidak hanya kuat secara edukasi dan dakwah, tetapi juga kuat secara ekonomi. Program ini lahir dari fakta bahwa Indonesia memiliki puluhan ribu pesantren dengan potensi ekonomi besar yang selama ini belum terkelola secara optimal dan sering kali bergantung pada bantuan luar atau iuran santri. Tujuan utama program ini adalah agar pesantren mampu membiayai operasionalnya sendiri (listrik, air, gaji guru) melalui unit bisnis, menurunkan biaya pendidikan santri karena adanya subsidi silang dari keuntungan bisnis, menjadikan pesantren sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat di sekitar pondok dan mencetak santri yang tidak hanya ahli agama (tafaqquh fiddin), tetapi juga memiliki jiwa wirausaha. Program ini dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahapan yang disebut sebagai Peta Jalan Kemandirian Pesantren yaitu Identifikasi & Seleksi yang dimaksudkan untuk memetakan potensi bisnis pesantren (apakah cocok di bidang pertanian, peternakan, jasa, atau retail), Bantuan Inkubasi Bisnis yaitu Kemenag memberikan stimulan berupa modal usaha bagi pesantren yang telah lolos seleksi dan memiliki rencana bisnis yang layak, Pelatihan & Pendampingan: Pengurus pesantren diberikan pelatihan manajemen bisnis, keuangan, dan pemasaran digital serta Pembentukan BUM-Pes yaitu mendorong lahirnya Badan Usaha Milik Pesantren (BUM-Pes) sebagai wadah hukum unit bisnis tersebut. Untuk memperluas pasar, Kemenag meluncurkan aplikasi atau platform Bizantren (bisnis pesantren). Platform ini berfungsi sebagai: Marketplace yaitu tempat memasarkan produk-produk unggulan pesantren ke masyarakat luas dan Jejaring Bisnis yaitu untuk menghubungkan satu pesantren dengan pesantren lain (skema B-to-B) untuk saling menyuplai kebutuhan bahan baku.
Program keenam, Religiousity Index atau Indeks Kesalehan Beragama (IKB). Program ini adalah instrumen pengukuran ilmiah yang digunakan Kementerian Agama untuk mengukur sejauh mana kualitas pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jika Program Moderasi Beragama fokus pada aspek kerukunan, maka IKB fokus pada kualitas individu dalam menjalankan agamanya masing-masing secara personal maupun sosial. Program ini dibuat karena Pemerintah membutuhkan data yang terukur (Data Driven Policy) untuk mengetahui apakah program-program pembangunan di bidang agama sudah berhasil atau belum. IKB berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengetahui efektivitas penyuluhan agama dan pendidikan keagamaan, kemudian sebagai basis kebijakan untuk menentukan daerah mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam penguatan nilai moral dan karakter serta sebagai cermin masyarakat dalam memberikan gambaran sejauh mana nilai-nilai agama diterjemahkan menjadi perilaku positip di ruang publik. Indeks ini tidak hanya mengukur seberapa sering seseorang beribadah tetapi memiliki cakupan yang lebih luas mencakup empat dimensi utama yaitu dimensi keyakinan (state of mind), dimensi peribadatan (ritual), dimensi pengetahuan dan dimensi pengamalan (perilaku).
Program ketujuh, Tahun Kerukunan Umat Beragama. Program ini menekankan pada penguatan kohesi sosial dan deteksi dini terhadap potensi konflik berbasis agama, terutama dalam menghadapi tahun-tahun politik atau momentum besar nasional, agar agama tetap menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Program ini bukan sekadar seremonial, melainkan upaya sistematis untuk menjadikan kerukunan sebagai modal dasar pembangunan bangsa, terutama dalam menghadapi tantangan polarisasi sosial. Tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat memperkuat toleransi antar umat beragama, mendeteksi dini konflik yang mengatasnamakan agama serta menegaskan bahwa agama harus menjadi inspirasi untuk perdamaian dan persatuan bangsa. Kemenag menggunakan Indeks KUB yang dinilai setiap tahun berdasarkan tiga indikator utama yaitu toleransi, kesetaraan dan kerja sama. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan program ini adalah penguatan FKUB dengan memberdayakan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai mediator konflik dan penjaga harmoni, membentuk Desa Sadar Kerukunan melalui pembentukan desa-desa percontohan di seluruh Indonesia yang penduduknya hidup rukun dalam keberagaman sebagai inspirasi bagi wilayah lain, Dialog Lintas Iman yaitu mengadakan pertemuan rutin antar-tokoh agama dan pemuda lintas iman untuk membangun kesepahaman dan memutus rantai prasangka serta Kampanye “Amanat Kerukunan” yang dilakukan dengan sosialisasi massif melalui media digital dan penyuluh agama untuk melawan hoaks yang bermuatan SARA.
Dari paparan di atas terlihat bahwasanya eksistensi Kementerian Agama di negara Republik Indonesia ini begitu urgen dan esensial. Berbeda dengan Negara lain, Indonesia adalah Negara yang menempatkan Kementeria Agama sebagai sebuah solusi yang brilian untuk menjaga harmoni dan moralitas bangsa. Dengan adanya Kemenag, negara hadir untuk menjamin dan memfasilitasi kehidupan beragama seluruh warga negara tanpa menjadikan Indonesia sebagai negara agama tertentu. Semua agama diakui dan berada di bawah payung teduh Kementerian Agama. Dengan memayungi semua agama pada gilirannya moralitas bangsa akan terjaga dan terpelihara. Bukankah agama sebagai sumber moral bagi penganutnya. Memang masih terdapat berbagai masalah yang terjadi di tubuh Kementerian Agama. Seperti terjadinya kasus korupsi yang dilakukan oleh beberapa Dirjen dan Menteri Agama khususnya dalam bidang penyelenggaraan ibadah Haji dan Umroh. Oleh sebab itu Presiden Prabowo mengeluarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Lalu diikuti dengan mengeluarkan Perpres Nomor 92 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh. Dengan dikeluarkannya Perpres ini maka urusan haji dan umroh yang selama ini berada di bawah Kementeria Agama, resmi menjadi Kementerian sendiri yang disebut Kementerian Haji dan Umroh. Pemisahan ini dimaksudkan untuk tata kelola Pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien dan profesional.
Dengan semakin rampingnya Kementerian Agama, maka diharapkan akan lebih professional dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga harmoni dan moralitas bangsa. Kementerian Agama adalah milik semua agama. Sebagai sebuah payung dari semua agama, sudah selayaknya Kementerian Agama memberikan keteduhan dan kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun, selamat Hari Amal Bakti (HAB) yang ke-80 bagi Kementerian Agama, mudah-mudahan kedepannya semakin baik dan profesional. Amin…
