Siantar — Munculnya flyer atau posterdigital berisi seruan aksi unjuk rasa untuk memakzulkan walikota, membuat sejumlah organisasi bereaksi karena merasa telah dicatut namanya secara ilegal.
Organisasi dimaksud diantaranya Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH), dan Pemuda Pancasila (PP).
PC HIMMAH Kota Pematangsiantar – Kabupaten Simalungun, secara resmi menerbitkan Surat Pernyataan berisi bantahan keikutsertaan mereka dalam rencana aksi itu, dan juga kecaman terhadap pencatutan nama organisasi mereka di dalam flyer tersebut.
Pada surat tertanggal 18 Mei 2026 yang ditandatangani langsung oleh Ketua Fahmi Nugraha Fachrezy dan Sekretaris Dinas Syahlu Rukmana, PC HIMMAH juga mengatakan akan melaporkan pencatutan logo mereka pada flyer tersebut.
Menerbitkan surat pernyataan untuk membantah keikutsertaan organisasinya dalam rencana aksi pemakzulan itu juga dilakukan oleh MPC PP Kota Pematangsiantar.
Dalam surat pernyataannya ditegaskan bahwa, MPC PP Kota Pematangsiantar dan Satuan Siswa, Pelajar, dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila, tidak ikut dalam aksi unjuk rasa yang pada flyer disebutkan akan digelar pada hari Selasa 19 Mei 2026.
Sebelumnya, dua organisasi lain yang juga merasa dirugikan karena turut dicatut namanya juga telah memberikan klarifikasi bahkan lewat konferensi pers.
Kedua organisasi itu yakni BKPRMI Kota Pematangsiantar dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Kota Pematangsiantar. Kedua organisasi ini berencana melaporkan pencatutan nama dan logo mereka dalam poster tersebut.
Arif Harahap Kecam Pencatutan Logo
Kekisruhan akibat munculnya flyer yang mencatut nama dan atau logo organisasi ini, mendapat kecaman keras dari Ketua Terpilih DPD KNPI Kota Pematangsiantar, Arif Harahap.
Kecaman diarahkan kepada pihak yang telah melakukan pencatutan tersebut, yang menurutnya telah mengusik kedaulatan masing-masing organisasi.
“Kami mengecam keras segala bentuk tindakan klaim sepihak atau pencatutan logo atau nama OKP tertentu oleh kelompok/oknum yang tidak bertanggung jawab dalam flyer tersebut. Hal tersebut adalah simbol marwah, ideologi, dan kedaulatan masing-masing OKP yang tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan praktis atau kelompok tertentu tanpa mekanisme resmi organisasi,” ujar Arif dalam keterangan tertulisnya, Senin malam (18/5/2026).
Selanjutnya Arif mengimbau seluruh ketua dan kader OKP di bawah naungan KNPI, agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh upaya-upaya adu domba, atau pelemahan soliditas pemuda. (nda)
