Medan — Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution dan bupati/wali kota se-Sumut, menghadiri Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) 800 Ribu Debitur Penciptaan Lapangan Kerja dan Peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) secara serentak se-Indonesia, Selasa siang (21/10/2025).
Wesly bersama Bobby dan bupati/wali kota lainnya mengikuti kegiatan yang dipusatkan di Dyandra Convention Center Surabaya Provinsi Jawa Timur (Jatim) ini dari Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan.
Dalam sambutan dan arahannya Bobby menyampaikan, kebijakan pemerintah pusat menyesuaikan Transfer ke Daerah (TKD) tahun depan mengharuskan pemerintah daerah (Pemda) berinovasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memaksimalkan sektor investasi melalui pemanfaatan KUR dan KPP.
Dikatakannya, akibat penyesuaian dari pemerintah pusat tersebut, total pendapatan Provinsi Sumut termasuk di kabupaten/kota berkurang sekitar Rp9 triliun. Sementara di sisi lain, Provinsi Sumut ditargetkan mencapai pertumbuhan ekonomi antara 6,8% hingga 7,2%.
“Otomatis pertumbuhan ekonomi kita akan terkoreksi tahun depan. Harus ada yang menutup celah ini, salah satunya melalui KUR dan KPP. Karena itu, pemda akan terus memantau pemanfaatan KUR agar targetnya tercapai dan dapat dimaksimalkan,” ujar Bobby.
Lebih lanjut dikatakannya realisasi KUR di Sumut saat ini masih menempati posisi kelima nasional dengan total penyaluran Rp11 triliun, tepat di bawah Sulawesi Selatan. Padahal, secara jumlah penduduk dan pelaku UMKM, Sumut seharusnya memiliki potensi lebih besar.
“Kita belum maksimalkan ini. Bahkan masih ada daerah yang tidak melakukan pendataan UMKM-nya. Jadi mohon kerja samanya, agar perekonomian masyarakat kita semakin membaik ke depan,” tegas Bobby.
Dalam kegiatan akad massal ini, Pemprov Sumut menghadirkan sekitar 1.000 debitur yang melakukan akad massal KUR dan KPP. Dan Bobby berharap jumlah debitur ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.
“Semua sudah ada targetnya, termasuk untuk bank-bank di daerah. Saya berharap debitur kita terus bertambah sehingga target KUR dan KPP bisa tercapai. Ini akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi kita,” kata Bobby.
Saat ini pemanfaatan KUR juga semakin diperluas agar lebih mudah diakses masyarakat. Selain untuk usaha kecil, mikro, dan super mikro, KUR juga dapat dimanfaatkan oleh Tenaga Migran Indonesia (TMI). Sementara KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang (developer), dan penyedia bahan bangunan.
“Ini juga perlu kita sosialisasikan. Daripada anak-anak muda kita menjadi TMI ilegal atau terjerat pinjol, lebih baik diarahkan untuk memanfaatkan KUR. Begitu juga kontraktor lokal, bisa menggunakan KPP untuk menyukseskan program tiga juta rumah Presiden Prabowo,” jelas Bobby.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara daring dari Surabaya menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, terdiri dari Rp113 triliun untuk sisi pasokan (supply side) dan Rp17 triliun untuk sisi permintaan (demand side).
“Saya meminta gubernur, bupati, dan wali kota mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat. Kredit Program Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program Tiga Juta Rumah. Para debitur KUR dan KPP ini adalah pahlawan ekonomi Indonesia,” ujar Airlangga.
Di Surabaya, Akad Massal 800 Ribu Debitur KUR dan KPP turut dihadiri Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Sementara di Medan, hadir bupati/wali kota se-Sumut, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudi B Hutabarat, serta Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong.
Usai acara, Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap langkah konkret pemerintah pusat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemerataan akses pembiayaan.
“Ini bentuk nyata hadirnya pemerintah di tengah masyarakat. Pemerintah pusat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemerataan,” kata Wesly.
Menurut Wesly, program KUR berdampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam memperluas akses permodalan.
“Dampaknya tentu besar, karena para pelaku usaha kini lebih mudah memperoleh akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya,” lanjutnya.
Wesly pun berpesan agar pelaku usaha memanfaatkan program pemerintah ini secara optimal.
“Manfaatkanlah program KUR dan KPP dengan sebaik-baiknya untuk pengembangan usaha. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk kontribusi nyata dalam membangun ekonomi, termasuk di daerah,” pesannya. (PR/nda)
