Siantar — Sebagai upaya mengintervensi harga beras yang terus naik di pasaran, Pemerintah kota (Pemko) Pematangsiantar akan segera menggelar Pasar Murah. Pasar murah ini dijadwalkan akan digelar pada Minggu ketiga di bulan Juli 2025.
“Untuk mengintervensi harga beras yang terus naik, kita sudah jadwalkan akan menggelar pasar murah pada tanggal 22 – 23 Juli ini,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Herbet Aruan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPRD Siantar, Selasa (15/7/2025).
Sebelum kepastian jadwal itu disampaikan Herbert, diketahui bahwa sebelumnya Pemko Siantar telah menggelar rapat persiapan pelaksanaan pasar murah pada Kamis (10/7), di Kantor Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setdako Pematangsiantar.
Dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Junaedi Antonius Sitanggang itu ditetapkan pasar murah itu nantinya akan digelar di setiap kecamatan, dengan titik pusat pelaksanaan di Lapangan Adam Malik.
Adapun dasar pelaksanaan pasar murah itu seperti dipaparkan Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, adalah kondisi kenaikan harga bahan pokok di Pasar Horas dan Pasar Dwikora, dimana dalam dua pekan terakhir harga bahan pokok khususnya beras terus-menerus mengalami kenaikan.
Sekda Junaedi Antonius Sitanggang mengatakan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) lewat pasar murah tersebut termasuk ditujukan untuk pengendalian inflasi, yang pelaksanaannya akan digelar bersamaan dengan penyaluran beras Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Penyaluran beras CBP bagi keluarga kurang mampu biasanya dilaksanakan di Kantor Pos. Nah, kita menggelar pasar murah di Lapangan Adam Malik,” kata Junaedi seraya menambahkan di pasar murah itu nantinya beras medium kemasan isi 5 kilogram akan ditawarkan sesuai harga pembelian dari Bulog.
Dalam rapat itu juga diputuskan jumlah beras yang akan dipasarkan yakni sebanyak 800 karung beras untuk 8 kecamatan. Dan masyarakat yang bisa membelinya adalah masyarakat sipil, dimana ASN, TNI-Polri, dan pensiunan tidak diperbolehkan ikut membeli di pasar murah ini.
Sedangkan untuk cara pembeliannya, Junaedi mengatakan sebaiknya menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain aman, tidak repot menyediakan uang kembalian, juga mendukung program kerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Pembelian dengan QRIS juga disebut sebagai salah satu upaya dalam percepatan akses keuangan daerah, dan merupakan indikator akses keuangan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Turut hadir dalam rapat persiapan ini Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdako Zainal Siahaan, perwakilan Bulog Cabang Pematangsiantar, perwakilan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematangsiantar, Inspektorat, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan dari Koperasi Rezeki Halal Barokah (RHB). (Adv)
