Siantar — Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi memberikan apresiasi dan menyambut baik kesiapan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution untuk membantu kabupaten/kota memanfaatkan pendanaan alternatif non-APBD untuk pembangunan. Langkah itu dinilai sebagai strategi penting agar pembangunan di Sumut tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) di tahun 2026.
Dimana, penyesuaian TKD tahun depan untuk pemerintah daerah di Provinsi Sumut mencapai sekitar Rp4,7 triliun, terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan tahun 2025, DBH turun hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.
Situasi ini mendorong pemerintah daerah mencari sumber pendanaan alternatif. Saat ini, skema pembiayaan paling banyak digunakan yaitu melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), yang merupakan dua BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau berapa persen, jadi BKP (Bantuan Keuangan Provinsi) tidak bulat langsung ke daerah,” ujar Bobby, dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Kota Medan, Senin (24/11/2025).
Menurut Bobby, infrastruktur menjadi permasalahan utama hampir di semua daerah. Selain itu, infrastruktur juga menjadi janji paling sering diucapkan para calon kepala daerah saat kampenye politik.
“Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, ini janji yang paling sering diucapkan. Kami mencoba memfasilitasi agar SMI dan PII bisa meng-guidance, memberikan informasi kepada kita tentang skema kerja samanya,” kata Bobby.
Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa menjelaskan, ada enam provinsi di Pulau Sumatera yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total nilai proyek pembiayaan publik di Pulau Sumatera mencapai Rp2,76 triliun. Sementara itu, di Sumut terdapat enam kabupaten/kota yang menjadi debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.
“Pembangunan jalan menjadi proyek yang paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut, dan ini merupakan proyek yang sangat penting untuk pembangunan daerah,” ungkap Faaris.
Sosialisasi dihadiri oleh bupati/wali kota se-Sumut, Plt Direktur Utama PT PII Andre Permana, Kepala Kanwil DJKN Sumut Nofiansyah, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, para Kepala BKAD, serta Kepala Bappelitbang/Bappeda kabupaten/kota se-Sumut.
Menurut Wesly, kesiapan Gubernur Sumut Bobby Nasution membantu pemerintah kabupaten/kota mendapatkan pendanaan alternatif non-APBD sangat perlu diapresiasi dan disambut baik. Sebab skema tersebut dipandang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan APBD dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan proyek strategis daerah.
“Dengan adanya sumber pembiayaan tambahan, proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur, dapat berjalan lebih cepat tanpa harus menunggu ketersediaan dana penuh dari APBD di tahun anggaran berjalan,” terang Wesly, seraya menambahkan akan terlebih dahulu membahas skema tersebut bersama OPD terkait. (PR/nda)
